15 April 2021

PPnBM di Kalsel Belum Berpengaruh Besar Terhadap BBNKB

2 min read

pemberlakuan PPnBM 0%

BANJARBARU – Meski telah diberlakukannya Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Namun, penerimaan pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) khusus mobil bertenaga 1.500 cc ternyata belum menunjukan angka menggembirakan.

Kepala Bidang Pendapatan Pajak Daerah Bakeuda Kalsel, Rustamaji

Kepala Bidang Pendapatan Pajak Daerah Bakeuda Kalsel, Rustamaji mengatakan, relaksasi yang telah diberlakukan oleh pemerintah pusat melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 20/PMK.010/2021 tentang PPnBM terhitung sejak Maret 2021 belum dirasakan.

“Kebijakan terhadap pembebasan PPnBM untuk mobil dibawah kapasitas 1.500 cc khususnya di Kalsel ternyata belum terasa,” ujarnya kepada Abdi Persada FM, Rabu (7/4) siang.

Terlebih, Ia mengungkapkan, khususnya bagi penerimaan BBNKB belum menunjukkan angka tren positif bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kalimantan Selatan.

“Hal ini dapat dianalisis khususnya pada triwulan I 2021 dibandingkan dengan tahun lalu terkontraksi malah minus 26,70 persen,”

Dari 26,70 persen pada triwulan I di 2021, lanjut Rustamaji, setara dengan Rp94 miliar. Dimana, sebelumnya pendapatan BBNKB pada tahun lalu berhasil menyentuh angka sekitar Rp129 miliar.

“Ini merupakan total secara keseluruhan dari pendapatan di UPPD Samsat se Kalimantan Selatan,” ungkapnya.

Terkait demikian, dirinya menuturkan justru pemerintah pusat juga telah melakukan evaluasi terhadap program kebijakan PPnBM ini.

“Ada minus dari pendapatan. Jadi, terkait dengan kebijakan PPnBM benar-benar tak terasa. Menurut kabar, pada Maret 2021 pusat juga mengevaluasi bahwa kebijakan ini tidak mengalami progres secara signifikan terhadap pembelian baru kendaraan bermotor khusus mobil 1.500 cc yang mendapatkan potongan nol persen,” paparnya.

Dia membeberkan, setelah dilakukan evaluasi pada akhir Maret 2021. Pemerintah pusat kembali memperluas kebijakan PPnBM khusus roda empat diangka 2.500 cc lebih melalui hasil keputusan dari Kementerian Perindustrian.

“4×4 juga kena kebijakan nol persen dan dimulai pada April sampai dengan Mei 2021,” ucapnya.

Ia menyimpulkan, terkait kebijakan ini setidaknya pemerintah pusat telah menganalisis kebijakan yang dikeluarkan. Mengingat pula, belum ada rangsangan secara signifikan terhadap aturan itu.

“Memang sementara ini, belum ada dampak signifikan bagi masyarakat luas dan para pelaku usaha untuk melakukan investasi terhadap sektor otomotif. Maka dari itu, pusat pun melakukan kajian ulang dan menambah perluasan terkait relaksasi tersebut termasuk mobil bertenaga diatas 2.500 cc tadi,” katanya.

Belum maksimalnya pendapatan disektor tersebut, Rustamaji menyebutkan, masyarakat di Kalimantan Selatan rata-rata masih terhalang dengan permasalahan ekonomi akibat dampak bencana yang terjadi di wilayah ini.

“Jelas kalau perekonomian di Kalsel masih melambat. Hal itu disebabkan, akibat dampak COVID-19 yang cukup pluktuatif dan terbatas. Selain itu, banjir juga sangat mempengaruhi terhadap infrastruktur yang sementara ini dirasakan salah satunya akses atau beberapa jalur terputus. Secara otomatis mereka harus menunggu dulu, walaupun mendapatkan relaksasi sekitar nol persen (0%) animo untuk memiliki kendaraan baru harus tertuda dulu,” pungkasnya. (RHS/RDM/EPS)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

yd Project. | Newsphere by AF themes.