6 Mei 2021

Pj Gubernur Kalsel Harapkan Dapat Pertahankan Opini WTP

2 min read

PJ Gubernur saat menyerahkan LKPD anggaran 2020.

Banjarbaru – Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Selatan Safrizal ZA mengharapkan daerah ini dapat mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Hal ini disampaikannya, usai penyerahan LKPD tahun 2020 di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan, Senin (29/3) Siang.

Disampaikan Safrizal, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah berhasil mempertahankan opini WTP dari BPK RI Perwakilan Kalimantan Selatan selama 6 tahun berturut-turut. Sehingga diharapkan tahun ini pun juga mendapatkan opini WTP.

“Pemda di Kalsel mempunyai laporan keuangan yang baik. Terbukti ada daerah yang sudah 5 sampai 7 kali menerima Opini Wajar Tanpa Pengecualian,” ungkap Safrizal.

Safrizal menambahkan, dengan banyaknya pemerintah daerah di Kalimantan Selatan yang mendapat opini WTP berturut-turut, menunjukkan daerah ini sebagai salah satu daerah terbaik dalam laporan keuangan.

“Diharapkan hasil dari LKPJ dapat menjadi masukan konstruktif bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), untuk menyelesaikan persoalan-persoalan pembangunan khususnya langkah kedepan untuk menangani berbagai dampak COVID-19,” lanjut Safrizal.

Ditambahkan Safrizal, LKPJ juga bisa bisa menjadi bahan evaluasi untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan, dan pembangunan yang lebih baik untuk Kalimantan Selatan.

Sementara itu, dalam sambutannya saat membuka penyerahan laporan keuangan pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2021 bagi Pemerintah Daerah (Pemda).Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan Muhammad Ali Asyhar mengungkapkan, bahwa Kalimantan Selatan merupakan salah satu daerah dengan penyerahan laporan terbaik, mengingat Pemda di Provinsi ini banyak yang mendapat WTP berturut-turut.

“Atas capaian opini wajar tanpa pengecualian yang sudah diperoleh selama ini dalam 6 tahun terakhir berturut-turut tentu kami berharap agar capaian tetap dipertahankan untuk laporan keuangan tahun anggaran 2020 dan tentu kami berharap kualitas pengelolaannya ditingkatkan kembali,” ungkap Ali.

Dilanjutkan Ali, laporan keuangan pemerintah Daerah (LKPD) akan dilakukan pemeriksaan sesuai dengan pemeriksaan standart keuangan negara. Dan hasil pemeriksaan akan disampaikan paling lambat 60 hari. (MRF/RDM/MTB)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

yd Project. | Newsphere by AF themes.