6 Mei 2021

Kasus Perebutan Hak Asuh dan KDRT Berhasil Ditangani UPTD PPA Kalsel

2 min read

Penanganan kasus perebutan hak asuh anak di kantor DP2KBP3A Tanah Laut.

BANJARBARU – Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kalimantan Selatan kembali berhasil menangani kasus perebutan hak asuh anak dan dugaan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kabupaten Tanah Laut – Kotabaru.

Kepala UPTD PPA Kalsel, Riko Ijami mengatakan, penanganan kejadian ini merupakan kasus rujukan dari DP2KBP3A Kabupaten Tanah Laut. Yang mana, bagian dari Pemkab Tala meminta bantuan ke UPTD PPA Kalsel untuk ikut dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.

“Karena keterbatasan SDM dan sarana prasarananya, melalui surat yang dilayangkan ke UPTD PPA Kalsel berisi tentang permohonan bantuan penanganan kasus,” ujarnya kepada Abdi Persada FM, melalui sambungan telepon, Jumat (26/3) siang.

Dia menuturkan, kasus memperebutkan hak asuh anak ini juga disinyalir ada unsur Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Bahkan, penanganan kasus tersebut berbeda wilayah tempat tinggal.

“Kebetulan untuk terlapor ini berdomisili di Tanah Laut, sedangkan, pelapor (ibu si anak) berada di Kotabaru Kecamatan Sungai Durian,” ungkapnya.

Ia menyebutkan, pihak UPTD PPA Kalsel langsung melakukan mediasi kepada kedua belah pihak. Dari keterangan, proses untuk perebutan hak asuh anak sempat mengalami proses cukup panjang.

“Meski akhirnya, masalah ini pun telah terselesaikan. Mereka berdua ini merupakan suami istri yang melakukan pernikahan siri dan telah bercerai hingga mempunyai anak perempuan baru berumur 7 tahun,” paparnya.

Indikasi adanya unsur KDRT, Riko menyebutkan, suami baru dari mantan istri yang tinggal di Kotabaru menurut informasi sering melakukan tindak kekerasan fisik. Sehingga, membuat terlapor takut untuk menyerahkan anak semata wayangnya itu.

“Sebelumnya, si anak sempat sakit dan dijemput oleh ayahnya sekaligus disekolahkan di Kabupaten Tanah Laut. Namun, sebaliknya ibunya juga telah mendaftarkan di Kotabaru. Setelah melakukan proses mediasi cukup panjang, akhirnya anak perempuan tadi diserahkan kepada ibunya dan bersekolah di Kotabaru,” ungkapnya.

Penandatangan berita acara komitmen bersama dalam proses penyerahan hak asuh anak.

Ia menyebutkan, dari keberhasilan penanganan kasus perebutan hak asuh anak ini, UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kalimantan Selatan telah mengeluarkan berita acara agar kedua belah pihak mempunyai komitmen untuk menjaga dan tetap memberikan kesejahteraan kepada si anak.

“Apalagi hak asuh sudah dilimpahkan kepada ibunya artinya kewajiban memberikan hak kesejahteraan, pendidikan, keamanan dan bebas dari tekanan fisik serta psikologis atau mental harus benar-benar diperhatikan dan dijaga,” pungkasnya. (RHS/RDM/EYN)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

yd Project. | Newsphere by AF themes.