17 Mei 2021

Lintas Komisi DPRD Kalsel, Minta OJK Perketat Awasi Legalitas dan Suku Bunga Pinjol

2 min read

BANJARMASIN – Untuk menentramkan dan memberi rasa aman bagi masyarakat khususnya terkait Pinjaman Online (Pinjol) yang kini marak merambah di masyarakat, lintas Komisi di DPRD Kalimantan Selatan meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Kominfo dan Kepolisian dapat mengawasi lebih ketat aturan main pemberian kredit terhadap debitur yang kerap banyak dirugikan.

Langkah ini sangat penting dilakukan, mengingat kondisi perekonomian secara umum di masyarakat yang masih sulit akibat pandemi corona yang belum berujung. Sehingga masyarakat tidak bertambah susah akibat penerapan suku bunga yang liar dan menjerat.

“Pengawasan tidak hanya soal standar bunga yang sudah ditetapkan OJK tak boleh lebih dari 0,8 persen. Tapi juga soal legalitas atau keabsahan hukum perusahaan perkreditan online ini harus benar-benar diawasi ketat,” tegas Anggota Komisi I DPRD Kalsel, H Haryanto S E, usai rapat bersama OJK Wilayah Regional IX Kalimantan bersama Komisi II dan Komisis IV di gedung DPRD Kalsel di Banjarmasin, Rabu (17/3).

Haryanto mengakui jika selama ini OJK sudah melakukan pengawasan dan edukasi kepada masyarakat, namun dinilai masih keterbatasan personil, maka OJK juga diminta melibatkan stake holder seperti Kominfo, Reskrimsus kepolisian untuk turut memperketat pengawasan.

Saat ini, lanjut Hariyanto, fasilitas untuk membuat perusahan pinjol ini sangat mudah dan tak perlu biaya banyak. Sehingga jika ada satu pinjol yang kena penertiban oleh OJK akibat ilegal atau tak sesuai hukum, maka penjol-pinjol ini bisa muncul kembali dengan nama lain.

“Dari itu aspek pengawasan ini jadi sangat penting. Karena selain soal legal dan ilegal status hukumnya, banyak juga pinjol legal, tapi menerapkan bunga yang tinggi,” tegasnya.

Sementara Deputi Direktur dan Manajemen Strategis Kemitraan Pemerintah Daerah OJK Regional IX Kalimantan, Insan Hasani mengatakan pihaknya secara berkala sudah koordinasi dan menyampaikan kepada Kominfo dan Bareskrim. Selain itu, kepada masyarakat terkait adanya pinjol-pinjol ilegal yang perlu diwaspadai termasuk perbedaan pinjol legal dan ilegal.

“Untuk jumlah data pinjol, Insan mengatakan ada dalam data base secara nasional. Tetapi untuk Kalimantan Selatan dapat dilihat di website OJK,” jelasnya.

Sebelumnya Rapat lintas Komisi II dan Komisi IV DPRD Kalimantan Selatan dihadiri Ketua Komisi IV, M Lutfi Saifuddin, Sekretaris Komisi IV, Firman Yusi, dan Anggota Komisi IV Troy Satria, Wahyudi Rahman dan Haryanto. (NRH/RDM/RHD)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

yd Project. | Newsphere by AF themes.