17 Mei 2021

Pemerintah Tidak Seluruhnya Lakukan Refocusing Anggaran SKPD Pemprov Kalsel

2 min read

Plt Kabid Perencanaan Anggaran Bakeuda Kalsel, Idris

BANJARBARU – Pemerintah tidak akan seluruhnya melakukan refocusing anggaran bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Mengingat, beberapa instansi masih berhubungan dengan pemulihan pasca banjir, peningkatan ekonomi nasional (PEN) dan penanganan COVID-19.

Plt Kabid Perencanaan Anggaran Bakeuda Kalsel, Idris mengatakan tidak seluruhnya SKPD dilingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan akan mengalami refocussing atau pemangkasan anggaran.

“Tidak semuanya dipangkas dikarenakan ini sifatnya pemulihan baik banjir, COVID-19 dan PEN, sebut saja BPDB, Ketahanan Pangan, DTPH dan Disbunak khusus mengangganti bibit pertanian, perkebunan serta peternakan. Selain itu, Disdikbud untuk infrastruktur sekolah yang rusak hingga Koperasi UMKM Kalsel ini membangkitkan ekonomi kembali di Kalsel,” ujarnya kepada Abdi Persada FM, Rabu (9/3) kemarin.

Disamping hanya sebagian SKPD induk tidak mengalami pemangkasan, Ia membeberkan ternyata Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) juga tidak mengalami refocussing. Hal tersebut dikarenakan, peran mereka adalah pelayanan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat.

 “Takutnya apabila dipangkas maka akan mengurangi kualitas dalam pelayanan, namun, apabila SKPD induk menginginkan adanya partisipasi ini tidak menjadi masalah juga,” ungkapnya.

Dirinya menyampaikan bahwa Pemprov Kalsel melalui Peraturan Kementerian Keuangan (Kemenkeu RI) dalam surat edaran dari Dirjen Perimbangan Keuangan menyatakan penyesuaian anggaran transfer dan dana desa TA 2021 harus dialokasikan untuk pemulihan ekonomi.

“Dana Transfer Umum ini meliputi Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) untuk Pemulihan Ekonomi Daerah (PED) di Kalsel yang direalokasi sebesar 25 persen dan telah tertuang dalam Permenkeu RI,” katanya.

Selain dalam rangka pemulihan ekonomi, ternyata refocussing ini juga untuk mendukung percepatan penyediaan sarana dan prasarana layanan publik, peningkatan kesempatan kerja dan mengurangi kemiskinan.

“Jadi pemulihan ekonomi itu bukan hanya bantuan dari dinas yang disebutkan tadi saja, tapi ini diharapkan bisa semua instansi bisa saling mendukung dalam perbaikan ini,” imbuhnya.

Idris menambahkan khusus penanganan COVID-19 di Kalimantan Selatan sesuai yang diamanahkan pemerintah pusat bahwa realokasinya sekitar 8 persen melalui penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU).

“Maka konsekuensi bagi SKPD yang tidak memenuhi syarat dalam pemulihan ekonomi, penanganan COVID-19 dan perbaikan pasca banjir di Kalsel maka untuk bulan selanjutnya DTU baik provinsi, kabupaten/kota ditunda,” paparnya. (RHS/RDM/RHD)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

yd Project. | Newsphere by AF themes.