6 Mei 2021

Kementerian LHK Bantu Penanganan Banjir di Kalsel

2 min read

Pj gubernur Kalsel (baju putih) saat menerima dokumen dari Wakil Menteri LHK (baju hitam) pada Rabu (10/03)

BANJARBARU – Pemerintah melalui kementerian terkait, bergerak cepat untuk melakukan langkah pembangunan infrastruktur dan perbaikan lingkungan akibat bencana banjir di Kalimantan Selatan.

Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Alue Dohong, saat rapat koordinasi dengan Pj Gubernur Kalsel, Safrizal ZA, di Gedung Idham Chalid, Banjarbaru, Rabu (10/03) menuturkan, pihaknya telah merencanakan bantuan pasca banjir untuk Kalsel. Alue Dohong melanjutkan, berdasarkan data Kementerian LHK, ada  enam eselon 1 terkait di KLHK, yang harus berkontribusi pada penanganan pasca banjir di Kalsel.

Enam eselon 1 yang disebutkan, meliputi Dirjen PDASHL, Dirjen PTKL, Dirjen PPKL, Dirjen Penegakan Hukum, Dirjen PSKL, serta Dirjen PSLB3.

“Dari lingkup KLHK untuk tahun ini ada anggaran kurang lebih 75 miliar yang bisa dilaksanakan di Kalsel,” ujarnya.

Estimasi nilai bantuan sebesar 75 miliar itu,  diimplementasikan melalui masing-masing dirjen terkait. Yakni Dirjen PDASHL sebanyak Rp 36 miliar; Dirjen PTKL 3.4 miliar; Dirjen PPKL 1.5 miliar; Dirjen Penegakan Hukum 1.8 miliar; Dirjen PSKL 3.08 miliar; dan Dirjen Pengelolaan Sampah sebesar Rp 36.7 miliar, dengan fokus penanganan di kota  Banjarmasin, Banjarbaru, Tapin, dan Kabupaten Barito Kuala.

“Itu jangka pendek yang akan kita lakukan di Provinsi Kalimantan Selatan,” ucap Wamen LHK.

Untuk upaya penanganan pasca banjir, Alue Dohong menjabarkan lima aspek yang hendak diterapkan.

“Pertama, regulasi termasuk tata ruang. Kedua, teknis atau engineering, termasuk bendungan dan konservasi tanah dan air. Ketiga, vegetatif, artinya kita harus melakukan penanaman di daerah kritis,” tambahnya.

Sisanya adalah penegakan hukum dan aspek sosial. Menurutnya, edukasi, komunikasi, dan sosialisasi itu sangat penting.

“Aspek-aspek tadi kita detailkan kegiatannya, anggarannya, sampai jangka waktu. Makanya, ada jangka pendek,  menengah, jangka panjang,” terangnya.

Sementara itu Penjabat (Pj) Gubernur Kalsel, Safrizal ZA, dalam laporannya mengatakan,  faktor anomali cuaca berperan besar dalam memicu bencana banjir di Kalsel.

“Dari hulu hujan deras, dengan debit air mencapai 340 mm. Disusul pula kenaikan air laut di wilayah hilir,” ucapnya.

Safrizal ZA merincikan kerusakan infrastruktur di Kalsel terdata 128 jembatan rusak, beberapa jembatan dan jalan strategis putus serta sarana infrastruktur lainnya Pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan hingga berdampak pada inflasi di beberapa tempat.

Mengenai pemulihan lingkungan pasca banjir, Safrizal menyebut perlu adanya program jangka panjang.

Namun, jika memungkinkan, program jangka panjang diupayakan menjadi menengah dan pendek.

“Perlu konsentrasi beberapa anggaran sekaligus untuk dilakukan secara paralel,” ujarnya.

Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri ini juga menyampaikan harapan, untuk meminimalisasi bencana banjir kedepannya. Selain soal regulasi, perlu adanya dukungan pembuatan bendungan.

“Beberapa minta bendungan, termasuk di Balangan. Kami terus memperjuangkannya. Mohon dukungan Pak Wamen LHK. Mohon juga dukungan terkait bendungan Riam Kiwa dan Pancur Hanau,” tutupnya. (BIROADPIM-RIW/RDM/RHD)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

yd Project. | Newsphere by AF themes.