18 April 2021

Gas Melon Langka, DPRD Kalsel Minta Distribusi Dikawal Ketat

2 min read

Anggota Komisi II DPRD Kalsel, M. Yani Helmi

BANJARMASIN – Pengawasan ketat terhadap penyaluran LPG subsidi dan tegasnya penindakan terhadap penyimpangan dalam proses distribusi diyakini menjadi solusi bagi kelangkaan gas melon tersebut di pasaran. Terutama untuk LPG 3 kilogram (kg) subsidi yang saat ini mengalami kelangkaan ditengah melambungnya harga jualnya di tingkat eceran.

Anggota Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Yani Helmi mengatakan saat ini kelangkaan LPG subsidi ini sudah sangat meresahkan. Ia menyontohkan di Kabupaten Kotabaru saja harganya sudah menembus angka Rp50.000 jauh dari Harga Eceran Tertinggi (HET). Tentu, menurutnya nilai ini sudah tidak wajar meski praktiknya jalur transportasi tentu jadi pertimbangan misalnya distribusi melalui feri penyeberangan.

“Harga 50 itu sudah tidak rasional dan jauh dari harga HET yang ditetapkan pemerintah karena gas bersubsidi ini hanya diperuntukan orang miskin saja,” kata Wakil Rakyat yang akrab disapa Paman Yani ini kepada Abdi Persada FM, Sabtu (27/2).

Ia menduga ada ketidakberesan dan perlunya penelusuran dalam penanganan masalah kelangkaan LPG subsidi tersebut.

“Bisa jadi ada warga yang tidak berhak yang juga turut menggunakan LPG subsidi tersebut. Sehingga kemungkinan terjadi penyalahgunaan pemakaian LPG subsidi di lapangan yang mengakibatkan gas melon itu menjadi langka,” jelasnya.

Selain itu, lanjut Paman Yani, kemungkinan ada oknum pedagang yang “nakal” yang memperjualbelikan LPG subsidi tersebut melebihi harga eceran tertinggi.

“Sudah harganya mahal, gasnya juga langka. Sehingga masyarakat direpotkan,” katanya.

Paman Yani menyatakan sangat prihatin terhadap kondisi ini. Mengingat, permasalahan ini berdampak luas kepada masyarakat termasuk pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan usaha rumah tangga sangat terganggu karena mereka tidak bisa lagi bekerja menjalankan usahanya, artinya jelas orientasi pemulihan ekonomi yang digalakkan pemerintah jangan sampai terhambat hanya karena ketersediaan gas melon.

“Kasian para penjual bakso, pentol keliling, penjual gorengan yang memakai elpiji subsidi. Mereka terdampak semua,” katanya.

Paman Yani mengaku juga menerima banyak keluhan masyarakat terkait tabung LPG 3 kg yang diduga tidak sesuai isi beratnya karena di ampere regulator yang mereka gunakan tidak penuh bahkan isinya hanya setengah.

“Ini persoalan yang luar biasa. Ibarat pepatah masyarakat ini sudah jatuh tertimpa tangga pula. Ditengah kondisi ekonomi sulit saat ini, ternyata ada saja oknum yang tega berbuat curang sehingga merugikan masyarakat. Ini sangat saya sesalkan,” tegasnya.

Oleh karena itu, Wakil Rakyat Dapil Kalsel VI meliputi Kabupaten Tanah Bumbu dan Kotabaru ini meminta pemerintah dan instansi terkait dapat membenahi mekanisme penyaluran LPG kepada masyarakat.

“Persoalan ini harus benar-benar dipikirkan oleh pihak-pihak yang berkompeten untuk segera mengawasi alur distribusi penyaluran LPG subsidi ini,” harapnya.

Paman Yani juga mengimbau kepada pihak berwenang dalam hal ini aparat kepolisian agar mengusut tuntas persoalan ini dan menindak tegas jika ditemukan oknum-oknum yang melakukan praktik curang.

“Kami juga berharap kepada pemerintah agar sesegeranya membentuk satgas yang terdiri dari beberapa unsur terkait untuk mengawasi distribusi dan stok LPG subsidi di wilayah Kalimantan Selatan sehingga persoalan ini tidak terus terulang,” pungkasnya. (NRH/RDM/RHD)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

yd Project. | Newsphere by AF themes.