20 Juni 2021

Tiga Hari Dipimpin Plh Gubernur, Mendagri Akhirnya Lantik Pj Gubernur Kalsel

2 min read

Pj Sekdaprov Kalsel (kiri) berfoto bersama pj gubernur Kalsel yang baru dilantik (baju putih) pada Senin (15/02) di Jakarta

JAKARTA – Masa jabatan gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor dan Rudy Resnawan, resmi berakhir pada Jum’at (12/2). Untuk mengisi kekosongan jabatan, maka Mendagri Tito Karnavian menunjuk plt sekdaprov Kalsel, Roy Rizali Anwar sebagai pelaksana harian (Plh) gubernur Kalsel, terhitung sejak Sabtu (13/2). Tak berselang lama, tepatnya 3 hari sesudah penunjukan pj sekdaprov sebagai plh gubernur Kalsel, Mendagri, Tito Karnavian, mewakili presiden RI, Joko Widodo, akhirnya melantik pj gubernur Kalimantan Selatan, pada Senin (15/2), di kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta. Pelantikan Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementrian Dalam Negeri, Safrizal ZA, sebagai pj gubernur Kalsel ini, dihadiri langsung oleh pj sekdaprov Kalsel, Roy Rizali Anwar, dan juga disaksikan secara virtual oleh pejabat struktural di lingkup pemerintah provinsi Kalimantan Selatan, dari gedung Idham Khalid Banjarbaru.

Mendagri (kanan) resmi melantik pj gubernur Kalsel (baju putih) pada Senin (15/02) di Jakarta

Sebelumnya, pj sekdaprov Kalsel, Roy Rizali Anwar menjelaskan,  berdasarkan surat keputusan (SK) terkait akhir masa jabatan gubernur  pada 12 Februari 2021, maka ada beberapa hal yang ditegaskan Mendagri, Tito Karnavian.

“Yakni pj sekdaprov Kalsel, sesuai aturan perundang – undangan,  menjadi plh gubernur sampai dengan hasil keputusan sela dari Mahkamah Konstitusi (MK), diumumkan pada 15-16 Februari 2021, apakah sengketa pilkada dilanjutkan atau tidak.  Jika dilanjutkan,  maka dari Kemendagri akan menunjuk penjabat gubernur sampai dengan dilantiknya gubernur dan wagub terpilih. Dengan begitu, maka tugas pj sekdaprov sebagai plh gubernur otomatis berakhir sejak dilantiknya pj gubernur oleh Mendagri,” jelas lelaki yang juga menjabat sebagai kepala dinas PUPR provinsi Kalsel itu.

Selanjutnya Roy menambahkan, jika sengketa gubernur tidak dilanjutkan oleh MK,  maka akan disampaikan aturan tertulis dari kemendagri terkait pengisian jabatan gubernur sampai dengan dilantiknya gubernur terpilih.

SK Mendagri di atas, juga membahas soal akhir masa jabatan bupati/walikota pada 17 Februari 2021, baik untuk daerah yang bersengketa di MK, maupun tidak. Untuk yang bersengketa, maka diminta menunggu hasil putusan sela MK. Jika MK memutuskan sengketa dilanjutkan,  maka kemendagri akan menyampaikan aturan tertulis terkait pengisian penjabat bupati/walikota,  yang nantinya diisi oleh eselon II pemprov Kalsel  atau dari kemendagri. Namun jika tidak dilanjutkan sengketanya,  maka untuk mengisi kekosongan tata kelola pemerintahan, sekda atau pj sekda di kabupaten/ kota tersebut, akan menjadi plh bupari/walikota sampai dengan ada aturan tertulis, terkait pengisian kekosongan jabatan kepala daerah.

Sementara untuk daerah yang mengikuti pilkada serentak tahun 2020 dan ditetapkan sebagai pasangan bupati/walikota terpilih, serta tidak ada sengketa pilkada di MK,  banyak yang menyimpulkan bahwa pelantikan akan dilaksanakan pada 17 Februari 2021, sesuai akhir masa jabatan kepala daerah bersangkutan. Namun perlu disampaikan,  bahwa jadwal pelantikan akan diberikan oleh kemendagri secepatnya. Mengingat jumlah keputusan mendagri tentang pemberhentian dan pengangkatan pasangan terpilih sangat banyak, dan perlu ketelitian tinggi, maka dimohonkan kepada masing – masing daerah untuk bersabar, sampai ada aturan tertulis yang disampaikan kemendagri.

Kondisi ini diperparah, situasi pandemi COVID 19 yang masih sangat masif di Jakarta, maka para pegawai di Kementrian  Dalam  Negeri harus mengirbankan waktu dan tenaga, dengan mengindahkan jadwal WFH yang telah ditetapkan, yakni sebanyak 75 persen WFH. (RIW/RDM/RHD)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

yd Project. | Newsphere by AF themes.