10 Mei 2021

Drainase Milik Pemprov Kalsel Kurang Berfungsi, Desa Barokah Sering Kebanjiran

2 min read

Lokasi yang sering tergenang di jalur lintas provinsi di Desa Barokah, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu.

TANAH BUMBU – Kurang berfungsinya drainase milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan ternyata  hingga sekarang masih saja menjadi keluhan warga Desa Barokah, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu.

Anggota Komisi II DPRD Kalsel, M. Yani Helmi menanggapi drainase yang tidak berfungsi di Desa Barokah, Simpang Empat, Tanah Bumbu, Rabu (3/2) siang.

Terkait hal itu, anggota Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi mengungkapkan di desa tersebut sering mengalami genangan air apabila intensitas curah hujan tinggi. Bahkan, keberadaan kurang berfungsinya drainase yang merupakan kewenangan dari Pemprov Kalsel juga benar adanya.

“Jadi drainase yang merupakan jalan raya atau protokol yang bertepatan dengan Desa Barokah ini mestinya harus dirapikan dan bersihkan,” ujarnya usai menggelar reses di Desa Barokah, Simpang Empat, Tanah Bumbu, Rabu (3/2) siang.

Wakil rakyat Dapil VI Kabupaten Kotabaru dan Tanah Bumbu dari fraksi Partai Golkar ini juga menyoroti apabila tidak segera ditanggulangi maka dampak negatif seperti banjir juga akan mudah terjadi.

“Setidaknya dibikin dan difungsikan sebaik mungkin sehingga aliran air yang dari dalam keluar menuju jalur drainase utama ini dapat berjalan dengan baik sampai menuju laut,” paparnya.

Melihat keluhan yang merupakan aspirasi dari masyarakat Desa Barokah, anggota Komisi II DPRD Kalsel yang akrab disapa paman Yani itu akan memperjuangkan suara mereka di gedung tempat musyawarah wakil rakyat menyatakan sikap ke pemerintah ditingkat provinsi untuk bisa segera ditindaklanjuti.

“Nanti saya akan perjuangkan aspirasi masyarakat di sini ke dewan provinsi kalau ini memang wewenangnya Pemprov Kalsel yang sewajarnya arah untuk perbaikan adalah tanggungjawab mereka yaitu Dinas PUPR,” tegasnya.

Meski Komisi II hanya membidangi ekonomi dan keuangan. Namun, sambung paman Yani, Ia akan tetap membantu menyuarakan aspirasi masyarakat mengingat Ia merupakan perwakilan Dapil VI Kabupaten Kotabaru dan Tanah Bumbu (Tanbu) di tingkat Provinsi Kalimantan Selatan.

“Karena ini adalah aspirasi masyarakat tentu kami akan suarakan hal tersebut dan setidaknya akan dimasukan dalam pokok pikiran (pokir). Sehingga, bisa dimusyawarahkan dan dianggarkan, serta saya juga prihatin dengan kondisi keuangan APBD kita saat ini dikarenakan banyak musibah terjadi di Kalimantan Selatan,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Desa Barokah Hendra Jayadi mengharapkan meski telah tersampaikan. Akan tetapi, dirinya berkeinginan selaku mewakili masyarakat dari Pemerintahan Desa (Pemdes) hal ini setidaknya bisa terealisasi dan dapat terwujud.

“Menurut kami drainase yang merupakan wewenang provinsi tidak berfungsi sama sekali jadi harapan semua warga melalui paman Yani supaya bisa menyuarakan aspirasi dari Desa Barokah bahkan mengusulkan supaya bisa digunakan, karena drainase itu adalah satu-satunya jalur atau saluran utama untuk membuang air tergenang,” ujarnya. (RHS/RDM/EPS)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

yd Project. | Newsphere by AF themes.