7 Mei 2021

Kapal Luar Resahkan Nelayan Lokal, Paman Yani: Bungkam Adalah Pengkhianatan

2 min read

Anggota Komisi II DPRD Kalsel Muhammad Yani Helmi (Tengah) bersama Plt Kepala Pelabuhan Perikanan Batulicin Sarwani (Sasirangan Hitam Kuning).

TANAH BUMBU – Gesekan yang terjadi antara nelayan luar daerah dengan nelayan lokal di perairan Kalimantan Selatan merupakan PR yang harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah.

Perseteruan ini bukan tanpa alasan, namun karena masuknya nelayan luar daerah ke perairan dengan menggunakan kapal besar hingga meresahkan nelayan lokal.

Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Selatan Muhammad Yani Helmi berujar, pihaknya telah beberapa kali menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama para nelayan serta stakeholder terkait.

“Kelompok nelayan ini menyuarakan terkait permasalahan dengan nelayan luar yang sering menggunakan alat tangkap cantrang,” katanya, Kamis (28/1).

Yani Helmi yang akrab disapa Paman Yani bahkan menyebut dengan alat tangkap cantrang yang tidak ramah lingkungan ini, mempunyai bahaya yang sangat besar, karena merusak ekosistem laut.

“Saya sering menyebut, jangan sampai nelayan luar ‘merampok’ kekayaan alam laut Kalsel. Karena sudah ada perairan Kalsel yang dulunya zona hijau menjadi zona merah akibat kerusakan lingkungan,” pungkasnya.

Paman Yani pun menegaskan, sebagai wakil rakyat yang mempunyai sebagian besar konstituen masyarakat pesisir dengan mata pencaharian di kelautan, akan terus melakukan dua hal untuk membantu masyarakat yakni; terus bersuara dan terus berdoa.

“Sebagai wakil rakyat, saya mempunyai komitmen untuk terus bersuara. Karena bungkam terhadap ketidakadilan adalah sebuah pengkhianatan,” tegasnya.

Menanggapi hal tersebut, Plt Kepala Pelabuhan Perikanan Batulicin Sarwani mengaku, gesekan yang sering terjadi ini karena masih minimnya perangkat pengawasan. Sehingga masih terdapat kapal besar yang melaut di perairan Kalsel.

“Kalau kapal luar yang kecil dengan alat tangkap pukat cincin tidak terlalu bersinggungan dengan kita dan ikan-ikan hasil tangkapan juga dijual di daerah kita,” ujarnya.

Sarwani menambahkan, untuk nelayan dengan kapal besar yang menggunakan alat tangkap cantrang, seharusnya dapat menyesuaikan dengan aturan kementerian, yang mana harus beroperasi di wilayah domisili administrasinya.

“Jadi misalnya yang mengeluarkan izin adalah provinsi Jawa Tengah. Maka harus beroperasi di wilayah Jawa Tengah saja. Atau di lokasi yang memang diizinkan seperti laut China,” jelasnya. (ASC/RDM/RHD)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

yd Project. | Newsphere by AF themes.