15 Mei 2021

Nelayan Keluhkan Persoalan GT Kapal

2 min read

Suasana RDP di DPRD Kalsel membahas permasalahan para Nelayan

BANJARMASIN – Para nelayan yang tergabung dalam Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kalimantan Selatan mengeluhkan persoalan Gross Tonnage (GT) kapal, yang hingga kini belum mendapatkan sertifikat pengukuran.

Usai rapat dengar pendapat dengan instansi terkait menyangkut keluhan nelayan Kalimantan Selatan, Rabu (27/1), Ketua HNSI Kalimantan Selatan, Suryatinah mengatakan banyak kapal nelayan di Kalsel tidak memiliki sertifikat GT yang dikeluarkan KSOP, dengan alasan tidak ada permintaan nelayan untuk melakukan pengukuran.

“Adanya sertifikat GT yang terukur ini, sama halnya izin untuk berlayar,” katanya.

Menurut Mantan Kadis Perikanan dan Kelautan Kalsel ini karena ketiadaan sertifikat GT kapal ini menyebabkan nelayan tidak mendapatkan subsidi bahan bakar minyak.

Untuk itu, Suryatinah meminta agar pemerintah daerah dan instansi terkait, KSOP untuk memberikan kemudahan nelayan agar bisa mengukur GT kapalnya.

“Ini banyak kaitannya, tidak hanya subsidi BBM, namun juga bantuan lainnya, mengingat Kalsel memiliki banyak nelayan kecil,” jelasnya.

Diakui, kebijakan untuk melakukan survei dan turun ke lapangan ini sangat tepat, karena nelayan kesulitan mengalokasikan waktu maupun mengetahui dimana mengurus sertifikat GT tersebut.

 “Mudah-mudahan rencana turun pada awal bulan depan bisa terealisasi,” harapnya.

Hal senada diungkapkan Ketua DPRD Kotabaru, Syairi Mukhlis, dimana fasilitasi DPRD Kalsel ini memungkinkan untuk mencari solusi permasalahan nelayan, terutama di Kotabaru.

“Kita harapkan rencana pengukuran GT kapal ini bisa terealisasi pada 2 Februari nanti, sehingga nelayan kecil mendapatkan subsidi BBM, yang berdampak pada kesejahteraan nelayan,” katanya.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Imam Suprastowo menyambut langkah untuk melakukan pengukuran GT kapal, agar nelayan memiliki sertifikat atau izin kapal, bahkan aturan ini perlu disosialisasikan kepada nelayan.

“Ini perlu disosialisasikan kembali, bagaimana SK menterinya ataupun cara mengukurnya, karena masih banyak nelayan yang tidak memahami tentang GT kapal,” jelasnya.

Imam mengatakan masalah pengukuran GT kapal dulunya diserahkan kepada Dinas Perhubungan, namun kini dilakukan KSOP.

“Kendalanya yang memiliki sertifikat ini sangat sedikit, sehingga perlu disampaikan kembali kepada nelayan,” pungkasnya.

Untuk diketahui, Rapat Dengar Pendapat yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kalsel, Supian HK di ruang Rapat Gedung B DPRD Kalsel tersebut untuk menindaklanjuti surat Asosiasi Pengumpul, Penangkap Ikan dan Lampara Dasar “Maju Bersama”.

Turut hadir antara lain Asisten II Pemprov Kalsel Syaiful Azhari, Polda Kalsel, Kajati Kalsel, Danlanal Banjarmasin, Himpunan Seluruh Nelayan Indonesia (HSNI) Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Banjarmasin, Anggota DPR RI dan DPD RI Dapil Kalsel, Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Kalsel, DPRD Kabupaten Tanbu dan DPRD Kabupaten Kotabaru. (NRH/RDM/RHD)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

yd Project. | Newsphere by AF themes.