15 Mei 2021

Dampak Banjir, Kalsel Inginkan Perlakuan Khusus Dalam Penggunaan APBDes dan Dana Desa

2 min read

Kadis PMD Kalsel Zulkifli, Selasa (26/1)

BANJARBARU – Banjir yang melanda sebagian besar wilayah Kalimantan Selatan diawal 2021 merupakan hal yang harus menjadi perhatian serius bagi pemerintah disemua tingkatan. Dana besar pun dipastikan akan tersedot untuk perbaikan berbagai infrastruktur dan bantuan bagi masyarakat terdampak.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalsel Zulkifli mengatakan, ada dua hal yang saat ini sedang dilakukan pihaknya untuk membantu penanganan pasca banjir, yakni; pendataan dan berkirim surat kepada pemerintah pusat agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2021 milik desa-desa di Kalsel dapat direvisi.

Untuk pendataan disampaikan Zulkifli, dengan memanfaatkan pendamping desa yang tersebar di desa-desa. Sehingga dari data ini dapat dilihat berapa banyak masyarakat yang terdampak serta infrastruktur apa saja yang mengalami kerusakan.

“Tentu infrastruktur yang menjadi kewenangan desa. Bukan kewenangan kabupaten atau provinsi,” ujarnya Selasa (26/1).

Saat ini tambahnya, pendataan terus berjalan, apabila data sudah valid, maka pihaknya akan dengan senang hati untuk memberikan bagi instansi pemerintahan maupun swasta sebagai tindak lanjut berbagai kebijakan.

“Melakukan pendataan secara tersendiri perlu biaya besar kan. Kalau ini nantinya akan diberikan secara cuma-cuma,” katanya.

Adapun terkait surat usulan dikatakan Zulkifli, pihaknya akan bersurat kepada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi untuk meminta APBDes di Kalsel bisa direvisi, supaya para desa yang terdampak banjir bisa leluasa kembali merencanakan penggunaan dana desa sesuai dengan keperluan pasca banjir.

“Surat sekarang sedang dibuat, kalau selesai akan langsung dikirim,” katanya.

Pengusulan surat ini dijelaskan Zulkifli, mengingat pada saat penyusunan APBDes 2021 di tahun 2020, desa tidak tahu akan ada banjir besar seperti saat ini. Sehingga, ada beberapa program dari dana desa mungkin bisa dialihkan untuk penanganan pasca banjir.

“Hal ini serupa dengan refocusing anggaran pada COVID-19, yang awalnya juga tidak diketahui akan terjadi sebelumnya,” terangnya.

Ia pun menegaskan, bahwa surat ini tidak untuk merubah secara keseluruhan di Indonesia, tetapi hanya untuk Kalsel yang saat ini sedang dilanda musibah yang cukup parah.

“Intinya kita minta Kalsel diberikan perlakuan khusus. Karena penggunaan APBDes maupun dana desa bisa saja tidak efektif untuk pemberdayaan masyarakat, sementara masyarakat sendiri sedang dalam musibah,” pungkasnya. (ASC/RDM/RHD)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

yd Project. | Newsphere by AF themes.