4 Maret 2021

Soal PSBB, Ini Tanggapan Satgas COVID-19 Kalsel

2 min read

Juru bicara satgas penanganan COVID 19 Kalsel

BANJARMASIN – Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) adalah istilah yang digunakan pemerintah sejak 10 April 2020, untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 di sejumlah wilayah Indonesia. PSBB merupakan aturan yang tertuang di dalam Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 2020, tentang PSBB dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 yang merujuk pada undang-undang nomor 6 tahun 2018, tentang kekarantinaan kesehatan.

Kini, selain PSBB, pemerintah pun memperkenalkan istilah baru, Pemberlakuan Pembatasan Aktivitas Masyarakat (PPKM).  PPKM tertuang dalam Instruksi Menteri Nomor 1 Tahun 2021 oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, kepada seluruh kepala daerah di Jawa dan Bali. Dimana diinstruksikan seluruh  kepala daerah di pulau Jawa dan Bali, untuk menggelar PSBB yang lebih ditekankan pada PPKM, mulai 11 hingga 25 Januari 2021. PPKM diterapkan, karena pemerintah melihat disiplin masyarakat dalam upaya memutus rantai penyebaran COVID-19 perlu ditingkatkan.

Menanggapi kondisi di pulau Jawa dan Bali ini, juru bicara satgas penanganan COVID-19 Kalimantan Selatan Muhammad Muslim mengatakan, pihaknya akan segera merumuskan strategi atau langkah lebih lanjut, untuk menghadapi peningkatan kasus COVID-19, yang saat ini juga masih terjadi di wilayah Kalimantan Selatan.

“Untuk PSBB memang diutamakan untuk wilayah Jawa dan Bali, karena peningkatan kasus di sana terlihat sangat signifikan. Provinsi Kalsel sendiri, akan menyesuaikan dengan 4 parameter yang ditetapkan pemerintah. Dan saat ini, angka kematian di Kalsel masih di atas angka rata-rata nasional, atau di atas angka 3 persen,” jelas Muslim kepada Abdi Persada FM.

Meski begitu Muslim memastikan, saat ini peringkat Kalsel berada di posisi 12 dari 34 provinsi, dilihat dari jumlah kasus hingga saat ini. Namun dari jumlah kesembuhan, angkanya sudah menembus 90 persen lebih.

“Walaupun secara zonasi, kita masih berada di zona oranye atau risiko sedang. Namun sampai pekan lalu, ada satu kabupaten yang menunjukkan risiko penularan tinggi atau zona merah, yakni kabupaten Tanah Laut”, tutupnya. (RIW/RDM/RHD)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

yd Project. | Newsphere by AF themes.