4 Maret 2021

Pemprov dan DPRD Kalsel Gelar Diskusi Perda Baru Tentang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan

2 min read

Penyampaian ketua pansus raperda, Burhanuddin (masker biru) pada pelaksanaan diskusi terbuka dengan Pemkab Tanbu dan Pemprov Kalsel.

TANAH BUMBU – Menjelang eksekusi perubahan peraturan daerah (perda) yang baru, Komisi II DPRD dan Pemprov Kalsel menggelar diskusi terbuka dengan Pemkab Tanah Bumbu terkait pembangunan perkebunan berkelanjutan, di ruang rapat Bupati Tanah Bumbu (Tanbu), Selasa (5/1) siang.

Suasana diskusi antara Komisi II, Pemprov Kalsel dan Pemkab Tanbu di ruang rapat Bupati Tanah Bumbu, Selasa (5/1) siang.

Anggota Komisi II DPRD Kalsel, Burhanuddin mengungkapkan, sebelum melaksanakan eksekusi bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan terlebih dahulu, setidaknya harus menyelesaikan ke beberapa wilayah di kabupaten yang memiliki potensi perkebunan.

“Ada empat kabupaten yang keterkaitan dimana ada wilayah yang memiliki perkebunan itu pasti mengacunya pada peratura daerah nantinya,” tuturnya usai melakukan kunjungan dan diskusi dengan Dinas Perkebunan dan Peternakan (Disbunak) Kalimantan Selatan beserta Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Tanah Bumbu, di ruang rapat Bupati Tanbu.

Dengan digantinya perda Nomor 2 Tahun 2013 itu, Burhanuddin menegaskan, apabila raperda yang baru nanti telah diselesaikan maka peraturan tersebut dipastikan dapat bersinergi dengan undang-undang pemerintah daerah (pemda) dengan undang-undang Cipta Kerja (Ciptaker) Nomor 11 Tahun 2020.

“Tadi sudah disampaikan oleh Kadis Pertanian Tanbu beserta kabid perkebunan dengan diberikan masukan bisa menjadi catatan yang positif bagi kami terkait pansus raperda ini. Yang mana, aturan tersebut harus berproses dan tidak mudah diselesaikan dengan cepat,” paparnya.

Sementara itu, Ketua panitia khusus (pansus) Raperda terkait Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan, Burhanuddin, menuturkan dengan adanya kesepakatan di Komisi II DPRD Kalsel terkait raperda yang akan disusun maka skala prioritasnya adalah perkebunan.

“Ini adalah tindak lanjut setelah kami melakukan kunjungan ke Pemkab Barito Kuala (Batola) dan Tanah Laut (Tala) terkait raperda ini, dikarenakan juga tidak relevan lagi hingga mencapai 50 persen lebih. Maka, sesuai dengan regulasi pembuatan undang-undang alhasil kami membuat perda yang baru,” ucapnya.

Burhan menyebut, pembuatan perda yang akan direvisi ini juga tidak relevan lagi dengan undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan dan Nomor 11 Tahun 2020 yang berkaitan dengan Cipta Kerja.

“Maka dari itu, banyak hal yang menjadi persoalan diperkebunan meski penyampaian hanya sebagian kecil namun sebenarnya masih banyak lagi dan harus menjadi catatan. Bahkan, menyangkut kesejahteraan masyarakat pekebun,” ucapnya.

Dengan berhasil disahkannya perda baru itu nantinya, diharapkan dapat meminimalisir kejadian-kejadian yang selama ini merugikan sejumlah masyarakat.

Penyerahan cenderamata oleh Pemkab Tanbu ke anggota Komisi II DPRD Kalsel, Burhanuddin.

“Namun, kami masih menunggu RPP dari Kementerian dan hingga kini belum turun, jadi sama kali belum juga melakukan rapat internal. Tapi, apabila RPP nya terbit maka akan disesuaikan dengan raperda yang kami susun,” pungkasnya. (RHS/RDM/RHD)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

yd Project. | Newsphere by AF themes.