6 Mei 2021

Pemprov Kalsel Dukung Rencana Perubahan SOTK Disdukcapil dan KB

2 min read

Plt Kepala Biro Organisasi Setdaprov Kalsel, Sulkan.

BANJARBARU – Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Kalimantan Selatan mendukung dengan adanya rencana perubahan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dari Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana (Disdukcapil & KB) Kalimantan Selatan.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Biro Organisasi Setdaprov Kalsel Sulkan mengatakan, sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) terkait nomenklatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) baik ditingkat provinsi, kabupaten/kota yang menangani layanan administrasi kependudukan harus murni tanpa dicampur dengan urusan lainnya.

“Keluarga berencana dan kependudukan merupakan urusan wajib yang harus diselenggarakan oleh Pemprov Kalsel. Namun demikian, setelah 4 tahun berjalan dan telah dilakukan evaluasi serta pemetaan kembali, melalui hasil rapat kemarin, maka disepakati, bahwa khusus rumpun Keluarga Berencana (KB) milik Disdukcapil akan disatukan ke dalam urusan di DP3A Kalsel,” ujar Sulkan kepada Abdi Persada FM, diruang kerjanya, Selasa (29/12) siang.

Terkait administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, menurutnya juga telah tertuang dalam Permendagri Nomor 4 tahun 2020 atas tindak lanjut dari Permendagri Nomor 90 tahun 2019. Maka, Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) secara rill disetujui untuk mengsingkronkan sebagaimana mestinya.

“Dukcapil itu dilakukan pemurnian, ketentuannya memang seperti itu, jadi jangan digabung. Hal inilah menjadi pertimbangan. Maka, apabila telah dipisah, Disdukcapil khusus urusan administrasi kependudukan,” ungkapnya.

Oleh sebab itu, Sulkan menuturkan, apabila dukungan ini telah berhasil terealisasi. Maka, secara otomatis, dinas yang menangani urusan layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil (Dukcapil) dapat dengan mudah berdiri sendiri. Bahkan, dapat lebih fokus dalam menjalankan program kedepan yang mana kewajiban tersebut merupakan suatu keharusan.

“Jadi apabila telah berhasil dipisah dan disatukan dengan DP3A Kalsel, maka, akan berubah menjadi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DPPPA dan KB),” bebernya.

Ditanya soal program Keluarga Berencana (KB) ini bentrok atau tidak dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Sulkan pun menegaskan, tidak sama sekali. Mengingat, KB yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan hanya bersifat koordinasi. Akan tetapi, wajib ada dan diselenggarakan di lingkup setiap pemerintahan.

“Kalau BKKBN kan terkait pelaksanaan dari pemerintah pusat, contoh, penyediaan alat kontrasepsi, tapi kalau KB milik Pemprov Kalsel hanya bersifat koordinasi. Jadi, kewenangan dua lembaga ini berbeda,” pungkasnya. (RHS/RDM/RHD)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

yd Project. | Newsphere by AF themes.