6 Mei 2021

Libur Akhir Tahun, ASN Lingkup Sekwan Kalsel Dibatasi Bepergian Keluar Daerah

2 min read

Sekretaris DPRD Kalsel, A.M Rozaniansyah.

BANJARMASIN – Sekretariat DPRD Provinsi Kalsel membatasi pegawainya bepergian keluar daerah selama libur akhir tahun. Hal itu disampaikan Sekretaris DPRD Kalsel, Antung Mas Rozaniansyah kepada wartawan, di ruang kerjanya, Selasa (29/12).

Berdasarkan Surat Edaran Sekretariat Daerah Kalsel Nomor 800/3176-PKAP.2/BKD/2020 Tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah dan Pengetatan Pemberian Cuti Bersama Bagi ASN Selama Libur Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2021 Dalam Masa Pendemi Corona Disease (COVID-19) di Lingkungan Pemprov Kalsel Tertanggal 22 Desember 2020, menurut Rozaniansyah, apabila ASN perlu untuk melakukan kegiatan bepergian keluar daerah pada periode tersebut harus mempertimbangkan peta zonasi risiko penularan COVID-19, serta memperhatikanĀ kebijakan dan peraturan pemerintah daerah asal dan tujuan perjalanan mengenai pembatasan keluar dan masuk orang.

“Mereka juga harus mematuhi kriteria, persyaratan, protokol perjalanan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan dan Satgas Penanganan COVID-19 dan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan untuk mencegah penularan virus corona,” jelasnya.

Selain itu, Sekretariat DPRD Kalsel juga memperketat pemberian izin cuti bagi ASN selama libur Nataru dengan memperhatikan kebutuhan atau kepentingan pegawai ASN dan persyaratan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS sebagaimana diubah dengan PP Nomor 17 Tahun 2020 dan PP Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Lebih lanjut, Sekwan yang akrab disapa Nunung ini menyatakan pihaknya juga akan memastikan ASN di lingkungan Sekwan Kalsel mengikuti ketentuan dalam Surat Edaran Sekda tersebut dan mengenakan sanksi kepada pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran mengacu pada PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri SipilĀ dan PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

“Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 8 Januari 2021,” pungkasnya. (NRH/RDM/RHD)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

yd Project. | Newsphere by AF themes.