7 Mei 2021

2021, 5 Kabupaten/Kota di Kalsel Siap Berlakukan Sekolah Tatap Muka

2 min read

Ilustrasi sekolah tatap muka.

BANJARBARU – 5 (Lima) pemerintah kabupaten dan kota sepakat memberlakukan sekolah tatap muka pada Januari 2021 mendatang. Menyikapi hal itu, pelaksanaannya juga telah menyesuaikan dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) empat menteri.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kalimantan Selatan, Muhammad Yusuf Effendi mengungkapkan, meskipun dalam SKB empat menteri mengacu pada kabupaten/kota. Namun, Ia menegaskan agar pemerintah daerah dan kota harus tetap memperhatikan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Penanganan COVID-19 di masing-masing wilayah.

Kadisdikbud Kalsel, M. Yusuf Effendi.

“Sesuai SKB 4 menteri, efektif berlakunya yakni semester genap atau per Januari 2021 mendatang. Kewenangan dalam memberlakukan sekolah tatap muka itu adalah pemerintah daerah khusus tingkat SD dan SMP Negeri,” paparnya melalui sambungan telepon, Rabu (16/12) siang.

Bahkan, Yusuf menuturkan, untuk kepercayaan yang menangani hal tersebut sesuai dengan prosedur dalam penanggungjawabi satuan pendidikan khusus ditingkat kabupaten/kota yaitu dari Dinas Pendidikan.

“Untuk kepercayaannya diserahkan kepada Dinas Pendidikan di kabupaten/kota,” ungkapnya.

Adanya zona merah di Kota Banjarmasin, dia pun menegaskan, agar menunda pelaksanaan sekolah tatap muka yang masuk di wilayah tersebut. Sehingga, tidak sampai terjadi klaster baru dalam penyebaran COVID-19.

“Menurut hemat kami, jangan sampai nanti terjadi klaster penyebaran COVID-19, kecuali, ada zona hijau atau kuning, boleh saja dilaksanakan tetapi harus sesuai standar protokol kesehatan yang telah ditetapkan,” tegasnya.

Sebaliknya, dia mengemukakan, apabila suatu wilayah tersebut berstatus orange atau merah, maka, dipastikan sekolah tatap maka tidak boleh dilaksanakan. Mengingat, izin diperbolehkannya untuk melaksanakan pembelajaran luar jaringan (luring) sesuai arahan Kemendikbud RI hanya berstatus kuning dan hijau.

“Apabila suatu wilayah berstatus orange dan merah, jelas tidak bisa melaksanakan sekolah tatap muka,” katanya lagi.

Disamping itu, Ia memaparkan bahwa untuk penerapan sistem sekolah tatap muka berbeda dari yang sebelumnya, yakni 50 persen. Bahkan, wajib memenuhi standarisasi baik sarana prasarana dan pengawasan terkait protokol kesehatan.

“Tentu ini harus dipersiapkan sepenuhnya oleh kabupaten/kota yang akan menggelar kegiatan belajar mengajar secara tatap muka. Selain itu, protokol kesehatan juga harus benar-benar dilengkapi sesuai himbauan dari Satgas COVID-19,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Banjarbaru, Muhammad Aswan, menyebut ada 20 sekolah yang akan memberlakukan sistem tatap muka di wilayahnya.

Kadisdik Kota Banjarbaru, M. Aswan.

“Untuk jumlah SD ada 18 yang tersebar di wilayah yang berstatus beberapa kecamatan, sebut saja, Cempaka di daerah palam, Landasan Ulin Selatan dan Tengah,” bebernya.

Dikatakannya lagi, Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Banjarbaru bersama Komite Sekolah dan paguyuban (perkumpulan) orang tua siswa sebelumya telah berhasil melakukan rapat koordinasi terkait persiapan sekolah tatap muka.

“Seluruh syarat juga sudah dipenuhi, baik prokes dan sebagainya. Bahkan, orang tua murid pun juga turut membantu dalam memberikan kontribusi untuk realisasi kelancaran sekolah tatap muka, begitu pula Komite Sekolah,” pungkasnya.

Untuk diketahui, selain kota Banjarbaru, 4 kabupaten kota lainnya yang melaksanakan belajar tatap muka adalah Kabupaten Tanah Bumbu, Hulu Sungai Selatan, Banjar dan Kota Banjarmasin. (RHS/RDM/RHD)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

yd Project. | Newsphere by AF themes.