5 Maret 2021

10 Kab/Kota di Kalsel Raih Predikat Daerah Peduli HAM

2 min read

Kakanwil Kemenkumham Kalsel Agus Toyib.

BANJARBARU – Sebanyak 10 Daerah dari 13 Kabupaten/kota di Kalimantan Selatan berhasil mendapat predikat sebagai daerah peduli hak asasi manusia (HAM) dari kementerian hukum dan HAM (Kemenkum), Senin (14/12).

Pj Sekdaprov Kalsel Roy Rizali Anwar saat menyerahkan piagam predikat daerah peduli HAM.

Piagam penghargaan diberikan oleh Gubernur Kalsel yang diwakili oleh Pj. Sekretaris Daerah Kalsel, Roy Rizali Anwar, saat peringatan hari HAM ke-72 di Gedung Idham Chalid Banjarbaru kepada masing-masing perwakilan kepala daerah.

“Pemenuhan pelayanan publik oleh pemerintah adalah bagian dari progam memajukan HAM dimana jajaran dari pusat ataupun daerah harus hadir memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat,” ujar Roy saat membacakan sambutan Gubernur Kalsel.

Roy juga menyebut, program penilaian kabupaten/kota peduli HAM maupun program pelayanan publik berbasis HAM harus jadi perhatian pemerintah daerah.

“Tentu saja bukan untuk perlombaan atau  mengejar gengsi saja, karena saat ini masyarakat sudah lebih kritis jangan sampai ada suara sumbang dari masyarakat terkait penghargaan yang di terima pemerintah daerah ini,” sebutnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kakanwil Kemenkumham) Kalsel, Agus Toyib menyampaikan, pemberian penghargaan ini sebagai bagian dari menjunjung tinggi hak asasi manusia terutama di Kalsel.

“Dalam rangka menjunjung penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia, khususnya di Kalsel,” kata Agus

Adapun 10 wilayah tersebut adalah Banjarmasin, Banjarbaru, Banjar, Tanah Laut, Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Balangan, Tanah Bumbu dan Tabalong. Sementara 3 kabupaten lainnya memperoleh predikat cukup peduli HAM.

“Ini yang perlu kita tingkatkan. Kedepan bagaimana supaya 13 kabupaten/kota bisa mendapatkan predikat yang sama,” sebutnya

Dalam kesempatan ini, pemprov Kalsel juga mendapatkan apresiasi penghargaan sebagai pembina bagi kabupaten/kota dalam memberikan layanan publik berbasis HAM. Selain itu, penghargaan juga diberikan kepada satuan kerja di lingkup Kemenkumham Kalsel.

“Ini tugas Pemda dan Kemenkumham, apabila bersinergi ke depan semua akan mendapatkan predikat terbaik termasuk satker kita yang ada 16 ini, ” lanjutnya

Terkait 3 kabupaten yang memperoleh predikat cukup, Agus menyampaikan ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Salah satunya terkait laporan dengan aksi HAM.

“Penyelesaian persoalan HAM di daerah, semua laporan itu kita lihat dan bagaimana tentang penyelesaiannya,” ungkapnya.

Capaian ini diharapkan dapat konsisten dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dari hasil penilaian di lingkungan Kemenkumham Kalsel ada 6 UPT yang meraih penghargaan yaitu Lembaga Pemasyarakatan (LP) Kelas II Banjarmasin, LP Kelas IIA Kotabaru, LP Perempuan IIA Martapura, LP Kelas IIB Banjarbaru, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pelaihari dan Kantor Imigrasi Batulicin.

“Mudah-mudahan periode ke depan dari 16 satker UPT di wilayah Kemenkumham dapat bertambah untuk mendapatkan penghargaan dalam memberikan pelayanan publik berbasis HAM,” harapnya (ASC/RDM/RHD)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

yd Project. | Newsphere by AF themes.