NewsProvinsi Kalsel

Mau Kerja di Luar Negeri? Gunakan Jalur Resmi

BANJARBARU – Mendapatkan penghasilan yang lebih besar dengan menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI) untuk bekerja di luar negeri, masih diminati banyak masyarakat termasuk di Kalimantan Selatan.

Hal ini terbukti berdasarkan data yang tercatat di UPT Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Kalselteng, sedikitnya saat ini diperkirakan ada ribuan warga Kalsel yang bekerja di luar negeri sebagai seorang PMI.

Namun ternyata, sebagian besar dari mereka berangkat secara ilegal atau non prosedural.

Kepala UPT BP2MI Banjarbaru Wilayah Kalselteng, Fachrizal mengatakan, berdasarkan hasil riset yang mereka lakukan, diprediksi ada ribuan masyarakat Kalsel yang kini menjadi PMI ilegal.

“Saya yakin ada ribuan orang Kalsel yang saat ini bekerja di luar negeri tapi tidak terdata. Baik itu melalui non prosedural, over stay, atau saat berangkat umrah menetap di Arab untuk bekerja,” katanya, Kamis (10/12).

Data ini ujarnya melalui riset yang dilakukan dengan cara mendatangi sejumlah desa untuk mendata masyarakat Kalsel yang bekerja di luar negeri.

“Baru lima persen desa dari jumlah desa di Kalsel yang kami data. Tapi sudah ada 524 orang yang diketahui jadi PMI. Karena itu, kalau terdata di semua desa saya yakin ada ribuan orang Kalsel yang jadi PMI,” tuturnya.

Dari 524 orang itu, Rizal menyebut sebagian besar tidak terdata di UPT BP2MI Banjarbaru Wilayah Kalselteng. Sehingga dipastikan, menjadi PMI ilegal.

“Karena pada 2020, PMI yang terdata hanya 61. Sedangkan 2019 ada 166, 2018 171 dan 2017, 132,” rincinya.

Fachrizal pun menuturkan, ada banyak cara yang dilakukan agen atau sindikat untuk merekrut PMI. Di antaranya adalah iming-iming gaji yang besar dan iming-iming uang untuk keluarga yang ditinggalkan.

“Selain itu juga bisa menunaikan haji, rata-rata masyarakat Kalsel sangat mudah untuk dibujuk apabila dengan iming-iming ini,” tuturnya.

Padahal kenyataannya, Rizal menyampaikan, ada banyak permasalahan yang dialami PMI non prosedural. Mulai dari penyiksaan hingga gaji tidak dibayar majikannya.

“Sementara mereka tidak mempunyai perlindungan, karena berangkat secara non prosedural,” ucapnya.

Disampaikannya pula, pekerja dari Kalsel sendiri sebagian besar di Arab Saudi. Saat ini, pemberangkatan PMI tengah ditutup lantaran merebaknya virus corona.

“Jadi masyarakat yang ingin berangkat agar menahan diri dulu, sampai dibukanya kebijakan sistem penempatan satu kanal ke Saudi Arabia,” ujarnya.

Terkait masih banyaknya PMI yang berangkat secara ilegal, Rizal mengungkapkan bahwa pihaknya selalu gencar melakukan pencegahan. Baik di bandara, maupun ditempat penampungan.

“Setiap tahun ada puluhan orang berhasil kami gagalkan berangkat. 2018 ada 51 orang, 2019 ada 31 dan 2020, 19 orang,” pungkasnya. (ASC/RDM/RHD)

Artikel Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close
Close
WhatsApp chat