7 Mei 2021

Usulan Kabupaten Dimekarkan, Pemprov Kalsel Harus Tuntaskan Segmen Batas Wilayah

2 min read

BANJARBARU – Pemekaran dua kabupaten yang digadang-gadangkan bakal menjadi otonomi baru dalam pemerintahan di lingkup wilayah provinsi Kalimantan Selatan. Terlebih dahulu, Pemprov Kalsel harus benar-benar menyelesaikan segmen batas Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) dan Tanah Laut (Tala).

Kabag Pemerintahan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprov Kalsel, Maman Suherman mengungkapkan, dengan diusulkannya dua kabupaten untuk dimekarkan menjadi wilayah yang memiliki otonomi daerah baru, maka terlebih dahulu pihaknya harus menyelesaikan sejumlah segmen batas.

Kabag Pemerintahan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprov Kalsel, Maman Suherman.

“Khususnya Banjar, sebelumnya melalui hasil rapat perencanaan pemekaran untuk kabupaten ini belum tergambar. Luasan berapa, dimana titiknya, bahkan, sebenarnya masih belum tuntas antara Banjar dengan Tanah Laut,” ungkap Maman, diruang kerjanya, Selasa (8/12) siang.

Terlebih, lanjut Maman, segmen batas wilayah antara Kotabaru daratan pun dengan Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) sampai kini masih diupayakan penuntasannya. Bahkan, hal tersebut menjadi proyek lanjutan di 2021 mendatang oleh Pemprov Kalsel sebagai tahap penyelsaian.

“Kotabaru juga sama kasusnya. Dimana, masih menyisakan beberapa segmen batas antara Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST),” tegasnya.

Lebih lanjut, dia memaparkan, meski masih menyisakan beberapa segmen batas wilayah di Kabupaten Banjar dan Kotabaru. Pihaknya pun masih terus mengupayakan, dimana realisasi target penyelesaian kedepan mampu terwujud secara pasti.

“Sampai sekarang pun, kami tidak diam begitu saja, penyelesaian segmen batas terus dilakukan. Bahkan, secara paralel tetap sama-sama jalan,” tuturnya.

Bahkan, dirinya menuturkan, usulan adanya pemekaran wilayah untuk Kabupaten Gambut Raya (Banjar) dan Tanah Kambatanglima (Kotabaru) secara ideal dinilai harus benar-benar terstruktur dengan matang.

“Bukan ideal lagi, kalau mau memang adanya usulan pemekaran semuanya sudah harus tersusun lengkap, titik luas wilayahnya jelas, peta kabupaten yang dimekarkan ada, batas-batas pun ada beserta dengan letak geografisnya juga,” jelasnya.

Kendati kajian yang diusulkan kini telah mencapai pada angka 80 persen. Menurutnya, syarat untuk memekarkan wilayah menjadi kabupaten, semestinya harus bisa memperlihatkan kejelasan wilayah.

“Jadi syarat penting adanya pemekaran, syarat utama harus ada kejelasan wilayah dulu, luas wilayah sampai mana, batas-batasnya mana. Yang mana, secara pembinaan fokus, sehingga daerah yang dimekarkan itu jelas,” paparnya.

Ditegaskan harus ada kejelasan status wilayah kembali diungkapkan Maman, bahwa inisiasi ini, bertujuan agar tidak menyalahi aturan. Misalnya, salah membangun Ibukota Kabupaten.

“Yang dikhawatirkan apabila membangun Ibukota Kabupaten dan kantor pemerintahan, salah-salah bisa dikota sebelah. Contohnya saja, anggap Gambut yang berdekatan langsung dengan Kota Banjarbaru,”

Apabila berhasil dimekarkan, dia menyebutkan, luas secara keseluruhan wilayah akan menjadi nilai penghitung Dana Alokasi Umum (DAU) bagi daerah yang terbentuk sesuai undang-undang pembentukan kabupaten.

“Selain dari pada itu, bahwa luas wilayah kan bisa menjadi nilai penghitung DAU, makanya, apabila memang disetujui dimekarkan, bisa diambil contoh Gambut Raya sekian ribu hektar, alhasil pusat tidak susah lagi menghitung angkanya,” pungkasnya. (RHS/RDM/RHD)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

yd Project. | Newsphere by AF themes.