8 Maret 2021

Target Penerimaan Pajak 2020 Disesuaikan Karena Pandemi, DJP Kalselteng Akui Sulit Tercapai

2 min read

Kakanwil DJP Kalselteng.

BANJARMASIN – Kondisi pandemi COVID-19 yang berlangsung hingga saat ini, ternyata juga berdampak pada penerimaan pajak daerah, yang dikelola kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kalimantan Selatan dan Tengah (Kalselteng). Jika pada Januari 2020, target yang ditetapkan kementrian keuangan adalah sebesar Rp17,9 trilyun, maka pada Oktober 2020 berubah menjadi Rp12,8 trilyun. Hal ini seiring dengan adanya penyesuaian pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2020, pasca pandemi berkepanjangan terhitung sejak April 2020. Perubahan ini dipicu banyaknya wajib pajak yang terkena dampak pandemi.

“Alhamdulillah, sampai 30 November 2020, capaian yang sudah kami terima adalah 10,5 trilyun rupiah, atau sekitar 78 persen kurang lebih. Itu berarti, masih kurang dari target sebesar 2,3 trilyun rupiah. Ini yang harus kami kejar dalam satu bulan terakhir tahun 2020,” jelas kakanwil DJP wilayah Kalselteng, Cucu Supriatna, saat Media Gathering 2020 di salah satu kedai kopi di Banjarmasin, baru-baru ini.

Meski begitu Cucu mengakui, target penerimaan pajak yang masih tersisa, akan sulit tercapai hanya dalam kurun waktu satu bulan tersebut. Mengingat target pajak yang harus diterima mencapai Rp2,8  trilyun.

“Logikanya, hanya dalam 28 hari, kami harus mencapai sisa target sebesar 2,8 trilyun rupiah. Sementara setiap bulannya, kami rata-rata hanya menerima 1,1 trilyun rupiah. Karena itulah, tidak bosannya kami meminta bantuan rekan media, untuk menyampaikan kepada masyarakat wajib pajak, untuk menyelesaikan kewajibannya pada bulan ini,” tambah Cucu.

Kekhawatiran DJP Kalselteng soal tidak tercapainya target ini, cukup beralasan. Sebab  setoran pajak dari sektor utama penopang pajak daerah di wilayah Kalimantan Selatan dan Tengah, juga turut mengalami penurunan sekitar 68 persen di masa pandemi.

“Kontribusi terbesar penerimaan pajak DJP Kalselteng dalam kondisi normal adalah berasal dari sektor usaha pertambangan batubara, kelapa sawit, dan perkebunan, serta industri pengolahan. Namun keempat sektor pajak ini, justru menjadi  kontribusi terbesar pengurangan penerimaan pajak daerah, hingga 68 persen,” jelasnya.

Hal lainnya menurut Cucu, banyak wajib pajak yang terkena dampak COVID-19. Bahkan,  banyak perusahaan yang terpaksa harus memilih jalur Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap karyawannya, agar dapat bertahan di masa pandemi. Kondisi ini tentunya berpengaruh terhadap kelancaran pembayaran pajak oleh perusahaan.

Karena alasan itulah kemudian, pemerintah mengeluarkan kebijakan berupa pemberian sejumlah insentif di bidang perpajakan. Salah satunya adalah insentif Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21, yang berlaku sejak April lalu.

“Para karyawan atau tenaga kerja yang seharusnya mengalami pemotongan gaji sebesar  15 atau 10 persen, sejak April ditiadakan PPh-nya, karena pajaknya sudah ditanggung pemerintah. Mudah-mudahan kesehatan karyawan tetap terjaga dengan adanya pemberian insentif ini,” tutup Cucu. (RIW/RDM/RHD)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

yd Project. | Newsphere by AF themes.