3 Maret 2021

Pemerintahan di Kalsel Targetkan Score MCP Hingga 85 Persen

2 min read

Plt Gubernur Kalsel hadiri Rakor MCP Rabu (2/12), secara virtual.

BANJARBARU – Plt Gubernur Kalimantan Selatan Rudy Resnawan, mengharapkan capaian MCP (Monitoring Center of Prevention) pemerintahan di Kalsel dapat terus ditingkatkan.

Harapan ini disampaikan Rudy saat mengikuti Rapat Koordinasi MCP secara virtual yang diselenggarakan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) bersama pemerintah provinsi serta kabupaten kota se-Kalsel, Rabu (2/12) bertempat di ruang rapat Sekdaprov Kalsel.

Disampaikan dalam rakor ini, pertanggal 29 November, secara rata-rata score MCP pemerintahan di Kalsel berada diangka 62,40 persen. Sedangkan untuk Pemprov Kalsel sendiri berada di angka 74,22 persen.

“Kami sudah upload kembali data pendukung, mungkin belum verifikasi atau update pihak KPK. Sehingga hasilnya hanya segitu,” ujar Plt. Gubernur Kalsel.

Pria yang merupakan Wakil Gubernur 2 periode ini menyebut, terdapat dua kabupaten yang mempunyai score diatas 70 persen, yakni HSS dan Tapin.

“Tapi masih ada yang di bawah 50 persen, yakni Batola, HST dan HSU. Sisanya berada di atas 50 persen,” katanya.

Score ini mempunyai artian tersendiri, yakni jika Score 60 kebawah maka masih disinyalir banyak lobang potensi korupsi kolusi dan nepotisme.

Koordinator Wilayah 8 KPK RI Kumbul Kuswidjanto Sudjadi bersama timnya Roro Wide S menyampaikan, secara virtual untuk Kalsel diharapkan bisa meningkatkan angka yang ada supaya pencegahan korupsinya semakin baik.

Sementara itu, Kepala Inspektorat Kalsel, Achmad Fydayeen, menjelaskan bahwa Pemprov Kalsel siap untuk meningkatkan capaian MCP guna pencegahan korupsi di intansi Pemprov Kalsel.

“Score 74,22 itu dikunci ditanggal 29 November. Sehingga ada file-file yang kita upload belum terekspose. Kalau saat ini kita yakin, score MCP sudah diatas 75 dan beberapa yang sudah diuplod ada beberapa yang harus dipenuhi dan sudah dipenuhi,” kata Fydayeen.

Karena itu, Fydayeen menargetkan intansi Pemprov Kalsel di angka 85 MCP.

“Untuk target kita harus optimis harapan kami di 85 scorenya. Meski memang agak sulit, karena terkendala COVID-19 dengan keterbatasan yang ada,” kata dia.

Untuk diketahui, MCP adalah nilai rata-rata pencegahan korupsi yang dinilai oleh KPK melalui instrumen pencegahan korupsi dari skala 0 hingga 100 persen.

Menurut KPK sektor yang rawan terjadi tindak korupsi di lingkungan pemerintahan seperti pada sektor pengadaan barang dan jasa, menejemen SDM, jual beli jabatan, serta sektor perizinan yang sering terjadi dan diobral di daerah yang kaya sumberdaya alam.

Adapun menyangkut pengadaan barang dan jasa yang ditindak dengan syaratnya 80 persen korupsi mulai perencanaan dan penetapan kegiatan atau proyek yang tidak berdasarkan aspirasi masyarakat tetapi malah aspirasi beberapa oknum dan mungkin juga usulan dari pengusaha.

Untuk itu, pihak KPK mencoba menyodorkan pihak pemerintah dengan e-planing dan e-budgeting agar masyarakat memonitoring apa saja kegiatan yang dimasukkan dalam APBD. (ASC/RDM/RHD)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

yd Project. | Newsphere by AF themes.