6 Mei 2021

Ali Asyhar Gantikan Tornanda Jabat Kepala BPK RI Perwakilan Kalsel

2 min read

BANJARBARU – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK ) RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan  menggelar serah terima jabatan (Sertijab) kepala BPK, yakni Tornanda Syaifullah yang digantikan posisinya oleh Ali Asyhar, pada Rabu (2/12), di Gedung BPK RI Perwakilan Kalsel.

Kepala BPK RI Perwakilan Kalsel yang lama Tornanda Syaifullah (Kiri) bersama Kepala BPK RI Perwakilan Kalsel yang baru Ali Asyhar (Kanan).

Berhadir dalam sertijab ini, Plt. Gubernur Kalimantan Selatan Rudy Resnawan, Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Supian HK, beserta kepala daerah kabupaten/kota se-Kalsel.

Dalam sambutannya, Plt. Gubernur Kalsel Rudy Resnawan menyampaikan, mewakili Pemerintah Provinsi Kalsel, dirinya mengucapkan selamat atas terpilihnya Ali Asyhar menjadi Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan yang baru.

“Peran BPK bagi auditor telah membawa kemajuan yang berarti, khususnya dalam peningkatan kualitas tata kelola keuangan negara. Opini penilaian BPK terhadap pengelolaan keuangan Daerah yang dikeluarkan setiap tahun mampu menekan dan meminimalisir terjadinya kesalahan ataupun peluang terjadinya penyelewengan penggunaan anggaran,” ungkap Rudy Resnawan.

Sementara itu, Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan terdahulu, Tornanda Syaifullah menyampaikan, dirinya mengucapkan terima kasih kepada seluruh kepala daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota di Kalsel, atas terjalinnya kerjasama yang baik dengan BPK RI Perwakilan Kalsel.

“Semoga Pimpinan BPK yang baru, bisa melanjutkan, terkait mendorong tata kelola yang baik di Kalsel, dan kerjasama ini nanti bisa diteruskan dengan pimpinan yang baru, sehingga keberadaan BPK Perwakilan Kalsel, benar-benar menunjang visi dan misi BPK yang memberikan laporan bermanfaat bagi kemajuan Negara Khususnya di Provinsi Kalsel,” ucap Tornanda.

Ditempat yang sama, Kepala BPK RI Perwakilan Kalsel yang baru, Ali Asyhar berpesan Kepada Kepala Daerah Kabupaten Kota, yang sudah mendapatkan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), agar dapat membuktikan bahwa terdapat hubungan antara WTP dengan kesejahteraan masyarakat di daerahnya.

“Seharusnya kesejahteraan masyarakat di Provinsi Kalsel ini lebih baik, tentunya bisa menekan angka pengangguran, kemiskinan. Mudah-mudahan ini bisa dirasakan oleh masyarakat,” tutup Ali. (MRF/RDM/RHD)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

yd Project. | Newsphere by AF themes.