17 Mei 2021

Raperda Peternakan dan Kesehatan Berkelanjutan Memasuki Finalisasi

2 min read

Pansus Raperda Peternakan dan Kesehatan Hewan Berkelanjutan, Imam Suprastowo.

BANJARMASIN – Sempat terhenti cukup lama karena situasi pendemi COVID-19 yang membatasi pertemuan para Anggota DPRD Kalsel dengan pihak luar sejak Maret 2020 lalu, maka pada Kamis (26/11), Pansus Raperda Peternakan dan Kesehatan Hewan Berkelanjutan, kembali menggelar rapat pembahasan terkait Raperda tersebut di ruang Komisi II DPRD Kalsel.  Pansus yang diketuai Pimpinan Komisi II DPRD Kalsel, Imam Suprastowo ini, menghadirkan beberapa pihak terkait, termasuk Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalsel.

“Pansus ini dimulai pada Februari 2020 lalu, tapi karena pendemi COVID-19 sehingga proses pembahasannya cukup terhambat,” katanya.

Imam mengungkapkan, Pansus sudah melakukan konsultasi ke Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kementerian Pertanian, beberapa waktu lalu. Bahkan konsultasi tersebut, kata Imam, dilakukan sampai dua kali, karena pihaknya tidak ingin sembarangan menyusun pasal-pasal dalam Raperda Peternakan dan Kesehatan Hewan Berkelanjutan. Mengingat Raperda yang digodok Pansus DPRD Kalsel ini,  belum ada di daerah lain,  sehingga menjadi tantangan tersendiri dalam penyusunannya.

“Kita harus hati-hati dan jeli menelaah serta mencermati pasal-pasal yang dimuat. Jangan sampai nanti ada daerah lain yang melakukan komparasi ke Kalsel menemukan Perdanya kurang disiapkan dengan baik, ” jelasnya.

Menurut Imam, semula materi Raperda Peternakan dan Kesehatan Hewan Berkelanjutan hanya memuat 11 bab. Namun setelah Pansus melakukan konsultasi ke Kementerian terkait akhirnya bertambah menjadi 21 bab.

“Raperda ini mengatur tentang banyak hal, terutama untuk kelestarian genetik hewan yang ada di Kalsel dan kesehatan hewannya. Poin-poinnya mulai dari perencanaan, pengawasan peternakan, peta potensi, pemberdayaan hewan hingga koordinasi dan lain-lain,” tuturnya.

Politisi PDI Perjuangan ini menambahkan,  setelah finalisasi ini, Pansus akan segera mengirimkan ke Kementerian Dalam Negeri untuk mendapatkan fasilitasi dan evaluasi. Setelah itu baru disahkan menjadi Perda.

“Kita berharap agar nanti ketika disahkan, Raperda itu bisa benar-benar efektif dan bermanfaat bagi kepentingan masyarakat Kalsel,” pungkasnya. (NRH/RIW/RRF)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

yd Project. | Newsphere by AF themes.