17 Mei 2021

Babak Baru Peralihan Aset Perikanan di Kalsel

2 min read

UPTD Pelabuhan Perikanan Saija'an Kotabaru.

BANJARBARU – Peralihan kewenangan aset UPTD Pelabuhan Perikanan Saija’an Kotabaru, serta UPTD Perikanan Budaya Air Payau dan Laut (PBAPL), memasuki babak baru.

Plt Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kalsel Muhammad Fadli mengatakan, baru-baru ini kembali melakukan pertemuan dengan dinas Perikanan Kotabaru. Adapun pembahasan yang merupakan pertemuan ketiga terhitung sejak pertemuan dengan Pj. Bupati Kotabaru Rabu (11/11) lalu ini, masuk dalam tahapan saling memahami kewenangan dan pengelolaan sebagai upaya meningkatkan sektor perikanan di Kalsel.

“Mudah-mudahan Desember bisa selesai keseluruhan,” katanya Kamis (26/11).

Pemprov Kalsel sendiri meminta aset yang kini masih milik Pemkab Kotabaru tersebut, berpedoman dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang mengatur bahwa pengelolaan pelabuhan perikanan merupakan kewenangan pemerintah provinsi.

Fadli menuturkan, setelah menggelar rapat tindak lanjut penyelesaian aset bersama Pemkab Kotabaru di Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Kamis (19/11) tadi. Pihaknya beberapa hari lalu kembali melakukan pertemuan di Pelabuhan Perikanan Kotabaru.

“Masih perlu ada pertemuan lagi untuk menentukan langkah pengembangan dan pengelolaan pelabuhan perikanan tersebut. Nanti akan ada kesepakatan dalam rangka itu,” sebutnya

Fadli mengapresiasi Pemkab Kotabaru yang menyambut baik percepatan proses peralihan aset ke Pemprov Kalsel.

“Jadi sebenarnya sudah ada kesepahaman, persoalan ini akan selesai pada Desember ini. Dengan cara dilakukan hibah, sebab proses P3D (perpindahaan kewenangan personel, pendanaan, prasarana dan sarana, serta dokumen) sudah habis,” jelasnya.

Dalam proses P3D di dalam area UPTD Pelabuhan Perikanan (PP) Kotabaru, serta UPTD Perikanan Budaya Air Payau dan Laut (PBAPL) baru empat aset yang diserahkan Pemkab Kotabaru. Sehingga, masih ada 44 aset yang belum.

“Yang sudah diserahkan yakni Kantor Pelabuhan Perikanan, Kantor Syahbandara, Dermaga dan Jeti,” tuturnya.

Ditanya kenapa Pemkab Kotabaru tidak segera menyerahkan aset lainnya, menurutnya ada beberapa kepentingan yang mungkin jadi pertimbangan. Namun, dirinya tak menyebut apa saja kepentingan yang dimaksud.

“Yang terpenting sekarang ada kesepahaman. Desember akan kelar,” paparnya.

Terkait kekhawatiran Pemkab Kotabaru kehilangan PAD, dia memastikan ketika aset diserahkan ke Pemprov Kalsel, masih ada PAD yang mengalir untuk Bumi Saijaan.

“Karena sesuai Undang-Undang provinsi hanya punya kewenangan tempatnya. Sementara yang mengelola tetap Pemkab Kotabaru. Salah satunya proses pelelangan ikan, mereka yang melakukan,” katanya.

Akan tetapi, saat aset beralih ke provinsi, Fadli menyampaikan bahwa Pemprov Kalsel juga bakal mendapatkan bagian PAD di sana.

“Ketika pemindahan aset selesai, nanti bisa kita susun terkait pembagian PAD,” ucapnya.

Yang terpenting menurutnya, aset bisa diserahkan ke Pemprov Kalsel. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

“Di samping itu, sulit melakukan pembangunan di sana kalau permasalahan aset tidak selesai. Kalau selesai, kita bisa mengajukan bantuan APBN untuk pengembangan,” pungkasnya. (ASC/RIW/EYN)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

yd Project. | Newsphere by AF themes.