6 Mei 2021

Cutber Batal, Layanan UPPD Samsat se Kalsel Dipastikan Berjalan Normal

2 min read

Pelayanan pembayaran pajak PKB dan BBNKB di UPPD Samsat Banjarbaru.

BANJARBARU – Resmi dibatalkannya cuti bersama pada Desember mendatang, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menginstruksikan agar seluruh Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) tetap beroperasi secara normal sampai masa penghapusan denda administrasi berakhir.

Kepala Bidang (Kabid) Pengelolaan Pendapatan Perpajakan Daerah Bakeuda Kalsel Rustamaji mengatakan, melalui informasi dari pemerintah pusat terkait pembatalan cuti bersama, maka sesuai intruksi seluruh UPPD yang ada di 13 kabupaten/kota dipastikan akan tetap beroperasi.

Kabid Pengelolaan Pendapatan Perpajakan Daerah Bakeuda Kalsel, Rustamaji.

“Melalui postingan dimedsos, cuti bersama resmi dibatalkan. Hal ini pun, artinya UPPD Samsat se Kalsel pun akan tetap beroperasi di 13 kabupaten/kota,” ungkap Rustamaji kepada Abdi Persada FM, di ruang kerjanya, Rabu (25/11) kemarin.

Dia membeberkan, dari hasil pembatalan cuti bersama (cutber) khusus libur Natal tetap dilaksanakan, yakni pada 24 dan 25 Desember. Namun, terhitung dari 26, 28 sampai 31 pelayanan untuk UPPD se Kalimantan Selatan akan tetap berjalan seperti biasa.

“Kalau libut Natal tetap dilaksanakan selama dua hari, sisanya pelayanan di UPPD Samsat berjalan normal,” bebernya.

Selain tetap beroperasi, dirinya menyebutkan, beberapa Samsat Keliling (Samkel) juga dimaksimalkan, namun, hanya di wilayah tertentu saja di Kalimantan Selatan.

“Yang mendapat izin dari Dirlantas Polda Kalsel, sebut saja, UPPD Banjarmasin II, UPPD Amuntai, UPPD Kotabaru, UPPD Pelaihari dan UPPD Marabahan,” ucapnya.

Disamping berhasil mengantongi izin operasi mobil Samsat Keliling, Rustamaji menuturkan, pelaksanaan razia juga sudah mulai digelar dengan konsep protokol kesehatan. Sehingga, Ia menghimbau, agar masyarakat di Kalimantan Selatan tetap melengkapi berkas surat menyurat kendaraan bermotor.

“Kemarin, UPPD Rantau telah menggelar razia. Dan dihimbau apabila masa berlaku pajak tahunannya habis silahkan datangi UPPD di kabupaten/kota masing-masing dan segera selesaikan pembayaran, manfaatkan moment relaxsasi (pemutihan) ini,” paparnya.

Untuk itu, dia mengharapkan, dengan adanya penghapusan denda administrasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), masyarakat bisa memanfaatkan moment ini agar segera membayarkan wajib pokoknya.

“Masa pemutihan atau penghapusan denda administrasi ini akan berakhir pada 31 Desember 2020, gunakan kesempatan tersebut. Pajak untuk membangun banua,” pungkasnya. (RHS/RDM/RRF)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

yd Project. | Newsphere by AF themes.