7 Mei 2021

DKPP Pilih Tidak Bersidang, Demi Kelancaran Pilkada Serentak 2020

2 min read

Anggota DKPP saat berada di Banjarmasin.

BANJARMASIN – Pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak tahun 2020, akan segera dilaksanakan pada Rabu (9/12) mendatang. Tercatat 270 daerah di Indonesia, akan menggelar pilkada serentak ini, meskipun pandemi COVID-19 masih melanda sebagian besar wilayah Indonesia. Berbagai persiapan tahapan pilkada ini, sudah dilaksanakan sejak akhir Agustus lalu, hingga November ini. Semuanya dengan tujuan, agar pilkada berlangsung jujur dan adil (jurdil), aman dan kondusif, serta tidak terkecuali tetap dalam koridor protokol kesehatan ketat.

Suksesnya pilkada serentak tahun 2020 ini, menjadi harapan seluruh pihak, termasuk Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Bahkan DKPP sengaja tidak menggelar atau meliburkan sidang terhitung sejak 1-9 Desember 2020, demi agar tidak menggangu konsentrasi para penyelenggara pemilu menjalankan tugasnya, mempersiapkan pilkada serentak dengan lancar dan sukses.

“Ya demi memberikan konsentrasi penuh kepada para penyelenggara pemilu, kami DKPP meliburkan sidang dari tanggal 1 hingga 9 Desember nanti. Sebab, jika sidang tetap dilaksanakan, maka akan menganggu rutinitas persiapan pilkada, karena mereka harus hadir di persidangan atas aduan yang diajukan terhadap mereka. Sidang yang diliburkan ini, terutama yang berkaitan langsung dengan masalah kode etik penyelenggara pemilu, yang akan melaksanakan pilkada tahun ini. Namun sidang yang tidak berkaitan dengan masalah pilkada atau pemilu, maka akan tetap kami laksanakan. Contohnya sidang perselingkuhan yang dilakukan penyelenggara pemilu,” urai anggota DKPP Didik Supriyanto kepada wartawan, saat berada di Banjarmasin baru-baru tadi Didik menambahkan, sejauh ini pihaknya sudah menerima 120 aduan dari seluruh Indonesia, yang didominasi aduan terkait pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon kepala daerah.

“Aduan yang masuk itu,  terkait penyelenggara pemilu yakni Bawaslu dan KPU, yang diduga menyalahi kode etik saat melakukan tugas pemeriksaan atau verifikasi persyaratan dukungan pasangan calon. Dari aduan itu, sekitar 70 persennya sudah ada hasilnya, dan sisanya akan kami selesaikan hingga akhir tahun nanti,” tutupnya.

Untuk diketahui, DKPP adalah suatu lembaga yang dikhususkan untuk mengimbangi dan mengawasi kinerja dari KPU dan Bawaslu, serta jajarannya. DKPP bertugas memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan,  adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu.  DKPP resmi dibentuk pada 12 Juni 2012,  terdiri dari 7 anggota yang berasal dari unsur KPU dan Bawaslu, serta dari unsur tokoh masyarakat yang diajukan DPR dan pemerintah. (RIW/RDM/RHD)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

yd Project. | Newsphere by AF themes.