17 Mei 2021

APBD 2021 Disahkannya, Inilah Rekomendasi dan Saran DPRD Kalsel

2 min read

Suasana Rapat Paripurna DPRD Kalsel, Kamis (19/11).

BANJARMASIN – Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2021 secara resmi disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda), dalam Rapat Paripurna DPRD Kalsel pada Kamis, (19/11).

Dalam laporan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalsel yang dibacakan oleh anggotanya, Gusti Rudiansyah, target Pendapatan Daerah dalam Rancangan APBD Tahun 2021 direncanakan sebesar Rp5,412 triliun. Namun setelah pelaksanaan pembahasan, angka tersebut mengalami kenaikan menjadi Rp5,415 triliun di luar dari Dana Alokasi Khusus (DAK).

“Merupakan hal yang positif dari struktur pendapatan asli daerah (PAD) berkontribusi sekitar 65 persen pada R-APBD Tahun 2021. Hal ini bermakna tingkat kemandirian Provinsi Kalsel mengalami perbaikan,” katanya.

Sedangkan untuk alokasi Belanja Daerah pada R-APBD Tahun 2021 semula sebesar Rp5,462 triliun, namun setelah pelaksanaan pembahasan, angka tersebut mengalami kenaikan menjadi sebesar Rp5,515 triliun.

“Besaran alokasi anggaran tersebut diharapkan dapat mendukung target capaian pembangunan nasional pada tahun 2021 sesuai dengan kewenangan provinsi,” harapnya.

Gusti Rudiansyah mengungkapkan dari sisi Pembiayaan Daerah, bahwa berdasarkan pembahasan yang dilaksanakan Banggar, ada Selisih Kurang untuk APBD Kalsel tahun 2021 sebesar Rp100 miliar, yang nantinya akan ditutupi oleh Surplus Pembiayaan Netto.

“Surplus tersebut didapat dari total penerimaan pembiayaan daerah yang berasal dari Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran sebelumnya,” jelasnya.

Politisi Golkar ini menambahkan Banggar juga memberikan rekomendasi dan saran kepada Pemprov Kalsel agar komitmen pencapaian target Pendapatan Daerah harus menjadi perhatian dan hal pokok pemerintah daerah, seiring dengan kondisi perekonomian daerah dan nasional yang belum stabil karena terdampak pandemi CoVID-19.

“Sehingga perlu langkah-langkah konkret untuk mencapai target tersebut, yang meliputi pemantapan kelembagaan, intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan, koordinasi antara pusat dan daerah, peningkatan dividen BUMD, peningkatan peran dan fungsi UPTD, BLUD, UPPD dan balai-balai penghasil retribusi daerah lainnya, serta peningkatan pendapatan yang berasal dari hasil pengelolaan aset milik daerah, ” jelasnya.

Selain itu, kata Rudi (sapaan akrabnya), sinergitas antara Pemda dan DPRD Dalam mengejar potensi alokasi anggaran yang berada di Pusat harus menjadi komitmen utama dari kedua belah pihak.

“Banyak peluang yang dapat diambil dari hasil kerjasama tersebut sehingga harapannya pola pendekatan dan lobi kepada Pusat harus semakin ditingkatkan,” tuturnya.

Lebih lanjut, Banggar juga mendorong kepada Pemda untuk fokus terhadap serapan anggaran di tahun 2021 baik secara fisik maupun realisasi keuangan.

“Sehingga program pembangunan yang telah dialokasikan anggarannya dapat terlaksana dengan baik dan mampu memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat,” harapnya.

Dalam perencanaan dan penganggaran daerah, Banggar bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) harus memiliki komitmen yang sama terkait dengan konsistensi dalam penyusunannya.

“Masa transisi terhadap terbitnya Peraturan Perundang-undangan yang baru tentang pengelolaan keuangan daerah, jangan sampai menjadi hambatan besar TAPD dalam pengalokasian anggaran yang menjadi aspirasi masyarakat, salah satunya berasal dari pelaksanaan reses DPRD,” pungkasnya. (NRH/RDM/RHD)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

yd Project. | Newsphere by AF themes.