7 Mei 2021

Proses Peralihan Aset Perikanan Kotabaru Masih Berlanjut

2 min read

Foto bersama usai rapat tindak lanjut penyelesaian aset perikanan.

BANJARBARU – Penyelesaian alih kewenangan aset Pelabuhan Perikanan Kotabaru dan UPTD Perikanan Budidaya Air Payau dan Laut (PBAPL) Kotabaru kembali ditindaklanjuti.

Pelabuhan Perikanan Saija’an Kotabaru.

Rapat tindak lanjut ini dipimpin oleh Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setdaprov Kalsel, Syaiful Azhari. Dihadiri oleh Pj. Bupati Kotabaru Syarifuddin, Plt. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kalsel, Muhammad Fadli. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kotabaru serta stakeholder terkait. Dengan mengambil tempat di ruang rapat PM Noor Setdaprov Kalsel, Kamis (19/11).

Usai rapat, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kalsel Muhammad Fadli menyebut, semua pihak menyambut baik dengan adanya tindak lanjut ini, sebagai upaya percepatan peralihan kewenangan aset dari Pemkab Kotabaru kepada Pemprov Kalsel.

“Alhamdulillah semua menyambut baik,” katanya.

Fadli pun kembali menegaskan, bahwa peralihan aset yang merupakan amanah Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 ini tetap memberikan keuntungan kepada Pemkab Kotabaru. Karena pengelolaan tetap dipegang.

“PAD terbesar akan tetap bagi Kotabaru. Walaupun kewenangan pengelolaan ada di provinsi. Tetapi kewenangan pelelangan tetap ada di Kabupaten. Parkir juga begitu. Namun karena belum selesai, regulasi belum bisa dibuat. Setelah itu baru kita bicara retribusi dan PAD,” tegasnya.

Fadli berujar, sulit untuk melakukan pengembangan apabila peralihan aset tidak terwujud. Mengingat pihak provinsi akan lebih mudah apabila meminta bantuan nantinya.

“Intinya kita kelarkan dulu lah regulasi aset ini,” ucapnya.

Disisi lain, Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kotabaru Zainal Arifin mengatakan, berdasarkan hasil rapat tindak lanjut, direncanakan proses pengalihan aset ini akan selesai pada Desember mendatang dengan terlebih dahulu pembentukan tim kecil untuk pembahasan lebih lanjut.

“Tim kecil ini antara Dinas Perikanan Kabupaten dan Provinsi dulu,” katanya.

Zainal berujar, pentingnya tim kecil ini untuk membahas lebih mendalam secara teknis. Kemudian dilanjutkan untuk membuat jadwal pertemuan dengan pihak terkait seperti BPKAD, Biro Hukum, Badan Keuangan Daerah serta pihak terkait lainnya.

“Jadi kalau sudah berembuk tim kecil, ketika pembahasan diperlebar dengan instansi lain maka dipastikan tidak ada persoalan lagi. Karena selama ini masing-masing punya kepentingan,” terangnya.

Persoalan aset lanjutnya, akan dapat diselesaikan melalui skenario yang dibuat pada saat tim kecil berembuk.

“Kalau sudah sepakat, nanti akan timbul skenario apa. Diserahkan atau dihibahkan atau dipinjam pakaikan atau izin pemanfaatan,” sebutnya.

Berhasil membangun sektor perikanan di Kotabaru ujarnya, sama saja memberikan kontribusi terhadap pembangunan di Kalsel.

Sehingga ego masing-masing harus dikesampingkan melalui rapat tim kecil ini.

Sementara itu, Pj. Bupati Kotabaru Syarifuddin secara singkat mengatakan akan terus mengawal proses peralihan aset ini hingga selesai. Ia pun berharap agar penyelesaian ini akan membuahkan hasil yang baik bagi semua pihak.

“Ya semoga dapat berproses secara cepat. Sehingga nelayan dan lainnya dapat terbantu. Kita harapkan ada win-win solution lah,” harapnya. (ASC/RDM/RHD)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

yd Project. | Newsphere by AF themes.