10 Mei 2021

Jaga ASN, Komisi ASN Ingatkan Soal Netralitas

2 min read

Panitia dan narasumber webinar nasional Jaga ASN berfoto bersama usai acara pada Senin (16/11) di Banjarmasin.

BANJARMASIN – Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) menggaet program studi Administrasi Publik FISIP Universitas Lambung Mangkurat (ULM) menggelar webinar nasional, bertajuk ‘Jaga ASN, Untuk ASN Yang Profesional dan Berintegritas’ pada Senin (16/11) di Gedung Teater FISIP ULM Banjarnasin. Webinar yang diikuti peserta dari sejumlah daerah di Indonesia secara daring ini, menghadirkan sejumlah narasumber langsung di tempat acara. Diantaranya adalah ketua KASN RI Agus Pramusinto, dan juga anggota DPR RI asal Kalimantan Selatan Rifky Nizami Karsayudha.

Menurut Ketua Asosiasi Prodi Administrasi Publik Indonesia (IAPA) Kalimantan Selatan Taufik Arbain, terpilihnya ULM khususnya prodi Administrasi Publik FISIP untuk menggelar acara nasional ini, tentunya sebuah kepercayaan yang sangat membanggakan. Apalagi pada tahun ini, Kalimantan Selatan juga sedang menggelar pilakda serentak di 7 kabupaten/kota serta pemilihan gubernur dan wakil gubernur.

“Momen pilkada ini, sekaligus menjadi momentum untuk kembali mengingatkan para ASN di Kalsel, soal netralitas mereka. Ini juga menjadi pengingat bagi seluruh masyarakat, bahwa mereka juga dapat turut terlibat dalam pengawasan netralitas ASN ini, dan dapat melaporkannya melalui aplikasi Jaga ASN, yang baru diluncurkan KASN RI”, paparnya kepada wartawan, usai webinar nasional di Gedung Teater FISIP ULM Banjarnasin.

Sementara itu, menurut anggota DPR RI asal Kalsel Rifky Nizami Karsayudha, kuantitas pelanggaran netralitas ASN pada pilkada tahun ini, mengalami penurunan dibanding pilkada tahun-tahun sebelumnya. Meskipun diakuinya, pelanggaran netralitas ASN ini, sudah  menjadi semacam kultur yang mengakar sejak dulu.

“Tanpa diajak pun banyak ASN yang memiliki jabatan tertentu, menawarkan diri untuk ikut terlibat dalam proses pemenangan calon kepala daerah, khususnya calon petahana. Tapi kemudian, calon kepala daerah sendiri yang berkomitmen untuk tidak melibatkan ASN dalam seluruh aktivitasnya, demi menghindari masalah. Selain itu, setiap tahunnya, tingkat netralitas ASN semakin baik, sehubungan dengan semakin sadarnya mereka akan sanksi yang akan didapatkan jika melakukan pelanggaran netralitas,” tuturnya.

Dipihak lain, ketua KASN RI Agus Pramusinto memastikan, bahwa pada tahun ini, pihaknya menerima 857 laporan terkait pelanggaran netralitas ASN dari seluruh Indonesia.  Namun baru 75 persen diantaranya, yang sudah ditindaklanjuti instansi terkait.

“Hingga November ini, baru 626 laporan pelanggaran netralitas itu yang sudah ditindaklanjuti, terutama berupa pemberian sanksi kepada ASN bersangkutan. Untungnya, sampai saat ini belum ada ASN yang sampai diberhentikan karena melakukan pelanggaran berat terkait netralitas. Sanksi terberat yang diberikan saat ini, masih kategori sedang, berupa penundaan kenaikan pangkat atau jabatan, serta penundaan pencairan gaji. Oleh karena itu, kami ingatkan sekali lagi, agar ASN diseluruh Indonesia menjaga netralitasnya, demi menjaga kualitas pelayanan yang profesional dan berintegritas kepada masyarakat,” harapnya.

Di wilayah Kalsel sendiri, saat ini ada 7 kabupaten/kota dan provinsi yang menggelar pilkada serentak. Yakni provinsi Kalsel untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur, kabupaten Balangan, Hulu Sungai Tengah, Kotabaru, Tanah Bumbu dan kabupaten Banjar untuk pemilihan bupati dan wakil bupati, serta kota Banjarmasin dan Banjarbaru untuk pemilihan walikota dan wakil walikota. Setidaknya ada 5 petahana, yang kembali ikut untuk memperebutkan posisi nomor satu didaerahnya masing-masing. Yakni di tingkat provinsi, kota Banjarmasin dan Banjarbaru, kabupaten Banjar, dan Balangan. (RIW/RDM/RHD)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

yd Project. | Newsphere by AF themes.