NewsProvinsi Kalsel

Cegah Tunggakan Pajak Alat Berat, Pemprov Kalsel Susun Aturan dan Gandeng Kejaksaan

BANJARBARU – Guna mencegah adanya tunggakan pajak alat berat disektor pertambangan di Kalimantan Selatan. Pemerintah Provinsi bakal menggandeng kejaksaan negara apabila terbukti belum melakukan pelunasan.

Pelaksana harian (Plh) Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Roy Rizali Anwar, mengatakan apabila Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terbukti memiliki potensi besar dalam penerimaan pajak tersebut, meskipun belum memiliki aturan secara valid. Namun, dipastikan pihaknya akan menggandeng pengacara negara sebagai bentuk negosiasi.

“Kalau memang benar potensi tersebut ada, silahkan kirim data-datanya perusahaan mana saja yang menunggakkan pajaknya untuk PAD Provinsi Kalsel, maka, akan kita libatkan pengacara negara apabila dirasa perlu,” ujarnya saat melakukan rapat koordinasi bersama dengan Kepala UPPD se Kalsel, beberapa waktu yang lalu.

Disamping sektor ini cukup menjanjikan bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kalimantan Selatan, Roy menyebutkan, perlu adanya dukungan dan bantuan kerjasama dengan seluruh leading sektor supaya pelaksanaannya pun bisa terealisasi.

“Silahkan kirim, data-data perusahaan mana saja yang melakukan penunggakan. Nantinya, Pemprov Kalsel akan coba melobi dan perlu ada jalur hukum yang sesuai agar kedepannya kita juga tidak salah dalam melakukan hal tersebut dilapangan,” tuturnya.

Ditempat yang sama, Kepala UPPD Samsat Rantau, Raden Mas Suryo memaparkan terhitung hampir puluhan perusahaan pertambangan di Kabupaten Tapin yang menunggak membayarkan pajak pembelian roda empatnya untuk dimanfaatkan sebagai inventaris pelaksaan kegiatan tambang di wilayah tersebut.

“Yang mana, diketahui pembelian tersebut merupakan hasil pembelian diluar Kalimantan Selatan yang didatangkan langsung dari pulau Jawa, bahkan, potensi ini cukup besar dibandingkan bagi wajib pajak dari masyarakat” tuturnya.

Bahkan, mengingat selain pembelian roda empat dari luar pulau Kalimantan Selatan, Raden membeberkan bahwa potensi pajak alat berat pun masuk sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Provinsi.

“Kalau dihitung-hitung, PAD di Kalsel untuk sektor pertambangan cukup memberikan dampak besar bagi Provinsi, maka harus ada aturan kuat agar penyelenggaraan ini bisa terealisasi dengan maksimal,” tegasnya.

Untuk diketahui, agar penyelenggaran pelunasan pajak dari sektor ini dapat terlaksana, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bakal menyusun aturan payung hukum terlebih dahulu agar pendapatan yang merupakan kewajiban perusahaan bisa terpenuhi sesuai dengan ketetapan, peraturan dan kesepakatan. (RHS/RDM/RHD)

Artikel Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close
Close
WhatsApp chat