BanjarbaruNewsProvinsi Kalsel

Tarif Rapid Test Sesuai SE Kemenkes, Sulit Diterapkan

BANJARBARU – Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) kembali membuat kebijakan mengenai penanganan Covid-19. Kebijakan tersebut dikeluarkan melalui surat edaran (SE) mengenai batasan tarif rapid test untuk Covid-19. Biaya tertinggi skrining awal untuk mendeteksi antibodi itu ditetapkan Rp150.000.

SE Nomor HK.02.02/I/2875/2020 tersebut dikeluarkan pada 6 Juli 2020 dan ditandatangani Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kemenkes Bambang Wibowo.

Dalam SE dijelaskan, pemerintah perlu menetapkan tarif maksimal bagi masyarakat yang ingin melakukan rapid test mengingat tarif saat ini masih bervariasi. Sehingga tidak membuat kebingungan ditengah masyarakat.

Tarif rapid test maksimal Rp150.000 sendiri berlaku untuk masyarakat yang ingin melakukan pemeriksaan secara mandiri. Sehingga setiap fasilitas kesehatan pun diminta mengikuti batasan tarif yang ditentukan Kemenkes.

Menanggapi hal ini, salah satu rumah sakit yang memiliki fasilitas kesehatan di Kalimantan Selatan yang membuka layanan rapid test mengaku keberatan.

“Kami belum bisa menurunkan tarif rapid test sampai Rp150.000. Karena tidak bisa menutup seluruh beban biaya,” ujar Kabag TU RSD Idaman Banjarbaru, M Firmansyah, beberapa waktu lalu.

Menurutnya, tidak mungkin fasilitas kesehatan mengenakan tarif rapid test Rp150.000, mengingat harga alat rapid test lebih dari itu.

“Kami saja beli alatnya seharga Rp225.000 Belum lagi biaya petugas, APD dan dokter,” ujarnya.

Ia menyampaikan, seharusnya pembatasan yang dilakukan bukan untuk tarif tes, melainkan harga rapid test yang dijual di pasaran.

“Harusnya pembatasan ditujukan ke perusahaan farmasi, agar tidak menjual alat rapid test tidak lebih dari Rp150.000. Bukan malah rumah sakit yang jadi sasaran,” tandasnya.

Firman menyebut, kebijakan dari Kemenkes yang membatasi tarif rapid test ini dipastikan akan membuat semua rumah sakit yang mempunyai fasilitas pelayanan rapid test kebingungan.

“Pasti semuanya bingung. Bagaimana bisa menurunkan tarif sesuai SE, sedangkan harga alat rapid test lebih dari itu,” bebernya.

Diketahui RSD Idaman Banjarbaru yang merupakan RS milik pemerintah kota ini sendiri menetapkan tarif rapid test sebesar Rp400.000  untuk masyarakat umum yang ingin bepergian ke luar daerah menggunakan pesawat terbang.

“Kalau harga alat rapid test masih mahal, kami tidak mungkin menurunkan tarif,” tegasnya. (ASC/RDM/RHD)

Artikel Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close
Close
WhatsApp chat