19 Oktober 2021

Pemprov Kalsel : Penerima Harus Bijak Manfaatkan BLT

2 min read

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Provinsi Kalimantan Selatan, Zulkifli.

BANJARBARU – Berbagai bantuan telah disiapkan dan sebagian besar telah disalurkan oleh Pemerintah, seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari dana desa, Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Paket Sembako, Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT) hingga Kartu Prakerja.

Namun, dari berbagai bantuan untuk meringankan beban masyarakat yang tengah dilanda Pandemi Covid-19, ada satu bantuan yang terus menjadi perhatian hingga kekisruhan.

Mulai dari carut marutnya data penerima, karena masih saja ada yang mampu dari sisi ekonomi masuk dalam kategori penerima BLT, pencairan dana desa tahap pertama yang tak kunjung tiba, atau dana desa tahap pertama yang sudah habis untuk pembangunan fisik karena tidak mengira akan adanya Covid-19, sehingga harus mengajukan lagi untuk tahap kedua, hingga kekhawatiran adanya data yang tumpang tindih antara penerima BLT dengan bantuan sosial lainnya.

“Pencairan BLT di Kalsel baru di 376 desa, dari total 1.874 desa, atau baru sekitar 20 persen,” ujar Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Selatan, Zulkifli, beberapa waktu yang lalu.

Lambannya penyaluran BLT ini, menurut Zulkifli, karena adanya kekhawatiran terjadinya tumpang tindih bantuan BLT dengan bantuan sosial lainnya.

Selain itu, sesuai prosedur, yakni hasil dari musyawarah desa untuk menentukan penerima BLT ini harus mendapatkan pengesahan terlebih dahulu dari Bupati atau bisa di Wakilkan kepada Camatnya, yang mana data ini kemudian di konfirmasi lagi kepada kementerian sosial RI.

“Konfirmasi data di Kemensos ini yang sering lamban dan tidak bisa segera, begtu juga yang terjadi ditingkat Kabupaten,” terangnya.

Sehingga Kementerian Desa, lanjut Zulkifli, telah memberikan kebijakan agar penyaluran dana BLT ini dapat lebih cepat, dengan menerbitkan edaran, agar jika pengesahan lebih dari 5 hari, maka tidak perlu di tunggu lagi, tetapi langsung dibagikan saja.

Sementara untuk konfirmasi data dari Kementerian Sosial, akan diberikan kebijakan lain, dengan syarat sudah dilakukan musyawarah desa serta mendapat pengesahan ditingkat Kabupaten.

“Nanti Pemerintah desa membuat surat kepada Dinas Sosial, bahwa BLT sudah dibagikan, disertai data penerima, sehingga penerima BLT tidak lagi menerima bantuan lainnya,” jelasnya.

“BLT dari dana desa ini kan sebagai bantuan terakhir setelah bantuan sosial lain, tapi masyarakat sudah menjerit, maka harus dipercepat pembagiannya,” tambahnya.

Zulkifli juga berharap, agar penerima BLT ini, dapat bijak dalam menggunakan dana ini. Sehingga tujuan dari pemerintah, agar beban masyarakat dapat berkurang, ditengah lesunya perekonomian dampak dari mewabahnya Covid-19 dapat tercapai.

“Gunakan untuk kebutuhan pokok, sayur juga untuk kesehatan, bukan malah digunakan untuk deposit (DP) motor, atau hal-hal yang tidak prioritas utama,” harapnya. (ASC/RDM/RHD)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

yd Project. | Newsphere by AF themes.
×

Powered by WhatsApp Chat

× How can I help you?