NewsProvinsi Kalsel

Pemprov Kalsel Berlakukan WFH, Ini Penjelasan Kepala BKD

BANJARBARU – Demi mencegah meluasnya penyebaran covid-19 atau virus corona di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kalimantan Selatan sudah memberlakukan sistem kerja online dirumah bagi ASN dilingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang dinilai rentan terhadap wabah virus pendemi asal negeri tirai bambu tersebut.

Kepala BKD Kalsel, Sulkan.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kalimantan Selatan, Sulkan mengatakan selain melakukan pencegahan, sesuai dengan surat edaran (SE) Gubernur Kalsel melalui Sekdaprov Kalsel, Abdul Harris Makkie beserta hasil dari rapat bersama seluruh Kepala SKPD dilingkup Pemerintah Provinsi Kalsel bahwa terhitung sejak diterbitkannya SE 23 Maret 2020, maka khusus eselon IV dan staff diperbolehkan bekerja dari rumah.

Suasana aktivitas pegawai BKD Kalsel terlihat sibuk dengan merekap laporan via online ASN yang bekerja di rumah.

“Sesuai hasil rapat kemarin, dan SE yang sudah diedarkan sesuai persetujuan melalui kepala masing-masing SKPD memperbolehkan pegawainya untuk bekerja dirumah. Tapi bukan diliburkan,” tutur Sulkan Kepala BKD Kalsel saat ditemui reporter Abdi Persada FM, Selasa (24/03).

Kemudian, Sulkan melanjutkan selain melakukan pencegahan pihaknya tetap memberlakukan sistem jam kerja seperti biasa, namun perbedaannya yakni pegawainya bekerja dirumah selama 8 jam sehari dan wajib membuat laporan setiap harinya melalui media Whatsaap dan email.

“Jadi yang masuk ke Kantor itu diwajibkan saya selaku Kepala BKD sendiri dan beberapa Kepala Bidang dan eselon III dengan sistem shif,” terang Sulkan.

Kendati demikian, Sulkan menyampaikan untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diperbolehkan untuk bekerja dirumah secara online dan wajib terus mengupadate perkembangan kesehatan beserta laporannya, yakni yang sudah berumur 50 tahun keatas dan Ibu hamil.

“Hal ini, dikarenakan, antara usia 50 – 60 tahun serta wanita yang sedang hamil rentan terjangkit covid-19 atau virus corona, maka dari itu, pihaknya berpendapat dalam mencegah agar tidak terjadi, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mewajibkan untuk bekerja dirumah, dan ini menjadi perhatian khusus kami,” tegas Sulkan.

Selain itu, Sulkan melanjutkan untuk ASN yang bekerja dibagian pelayanan publik masyarakat tidak diwajibkan libur, namun juga bisa disesuaikan oleh masing-masing kepala SKPD terkait kebijakan dengan mengacu kepada surat edaran dari Gubernur Kalsel yang sudah ditetapkan pada 23 Maret 2020 kemarin.

“Itu kami serahkan lagi kepada masing-masing kepala SKPD terkait untuk mekanismenya, dan BKD Kalsel juga dalam melakukan pelayanan kami mewajibkan seluruh pegawai yang ingin melengkapi pemberkasan harus mengirim via email dan tidak diperkanankan mengirim hard file jadi media internet itu lebih aman,” pungkasnya.

Untuk diketahui, selama 14 hari kedepan sesuai arahan dan surat edaran (SE) Gubernur Kalsel yang harus dijalankan oleh seluruh SKPD dilingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sudah ada yang melaksanakan. Bahkan, beberapa kantor pelayanan publik masyarakat seperti UPPD dan UPT se Kalimantan Selatan memberlakukan pembatasan jam operasional untuk menghindari adanya penyebaran wabah covid-19 atau virus corona di wilayah Kalimantan Selatan. (RHS/RDM/RHD)

Artikel Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close
Close
WhatsApp chat