28 Oktober 2021

DPRD Pulang Pisau Belajar Tentang Bagi Hasil Pajak ke DPRD Kalsel

2 min read

Rombongan DPRD Kabupaten Pulang Pisau berfoto usai berkunjung ke DPRD Provinsi Kalsel.

BANJARMASIN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pulang Pisau berkunjung ke DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Jum’at (28/2). Mereka bermaksud untuk belajar tentang bagi hasil pajak di sektor perkebunan, pertanian dan sebagainya.

Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Pulang Pisau, Tandean Indra Bela didampingi Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Pulang Pisau, Yoppy Satriadi, mengatakan selama ini, mereka tidak mendapatkan bagi hasil pajak dari kegiatan investasi yang ada di Kabupaten terutama perkebunan besar karena Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama kantor pusat yang berada di luar daerah. Padahal, menurutnya, potensi pajak dari sektor perkebunan ini sangat besar sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah. Hal ini dinilai sangat merugikan pemerintah daerah.

“Kan seharusnya daerah penghasil bisa mendapatkan bagi hasil pajak. Ternyata kami tidak dapat. Dengan alasan selama ini kantor perusahaan-perusahaan besar itu di pusat dan NPWP nya disana,” katanya.

Oleh karena itu, mereka berkunjung ke DPRD Kalsel untuk mempelajari Perda yang mewajibkan perusahaan-perusahaan memiliki NPWP lokal. Sehingga pemerintah daerah bisa mendapatkan bagi hasil pajak.

“Kami akan tiru Perda yang ada ini. Sehingga Pemkab bisa mendapatkan bagi hasil pajak untuk PAD,” jelasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kalsel, M. Syaripuddin yang menerima rombongan Dewan Kabupaten Pulang Pisau, menyampaikan berbagai saran dan masukan agar Pemda mendapatkan bagi hasil dari perusahaan-perusahaan besar yang beroperasi di daerahnya. Salah satunya dengan membuat Perda NPWP lokal di Kabupaten Tanah Bumbu dan mengoptimalkan penagihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Kabupaten.

Selain itu, menurutnya, Wakil Rakyat harus selalu melakukan koordinasi ke pihak Bina Keuangan Daerah khususnya di Kementerian Keuangan RI terkait dana bagi hasil.

“Itu tidak hanya tugas Pemda atau Pemprov, tetapi juga tugas Wakil Rakyat untuk mengetahui dana bagi hasil,” pungkasnya. (NRH/RDM/RHD)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

yd Project. | Newsphere by AF themes.
×

Powered by WhatsApp Chat

× How can I help you?