16 Oktober 2021

Ketua DPP KPPI : Politisi Perempuan Bukan Ancaman Kaum Adam

2 min read

Ketua DPP KPPI Dwi Septiawati Djafar memberikan bendera pataka kepada Ketua DPD KPPI Kalsel Dewi Damayanti Said.

BANJARMASIN – Politisi perempuan bukan ancaman bagi politisi pria tapi justru sebagai patner politik dalam membangun bangsa dan mencerdaskan masyarakat. Sehingga kehadirannya harus mendapatkan dukungan positif dari semua pihak. Namun sayangnya peran mereka masih terganjal regulasi. Hal itu disampaikan Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI), Dwi Septiawati Djafar usai mengukuhkan Pengurus DPD KPPI Kalimantan Selatan di Gedung Mahligai Pancasila Banjarmasin, Rabu (19/2).

“Seperti halnya dalam rumah tangga, suami istri harus menjadi patner dalam menjalani kehidupan bersama keluarganya agar bisa langgeng. Analogi ini harusnya juga bisa diaplikasikan dalam perpolitikan nasional dimana politisi perempuan menjadi mitra politisi kaum Adam,” katanya.

Dwi menegaskan perempuan jangan dijadikan sebagai kompetitor karena sifat feminimitasnya akan mampu memberikan kedamaian dan sinergi. Para srikandi politik juga diberikan peran besar dalam membangun negeri dan dalam upaya mencerdaskan masyarakatnya. Namun fenomena saat ini, lanjutnya peran itu masih minim. Mengingat keterwakilan perempuan di parlemen baru kisaran 20 persen lebih.

Menurut Dwi, kondisi ini dipengaruhi sejumlah faktor diantaranya regulasi yang mengganjal ruang mereka. Sehingga pihaknya bertekad untuk memperjuangkan revisi Undang-undang Pemilu.

“Selain itu, akibat kultur masyarakat Indonesia yang terkait stigma politisi perempuan kerap tersandung masalah hukum. Padahal politisi berperkara lebih cenderung didominasi laki-laki. Namun karena politisi perempuan minoritas sehingga lebih mudah tersorot,” jelas Dwi.

Dwi menyatakan pihaknya terus berusaha untuk menuntut kesetaraan mengingat kualitas SDM perempuan politik juga tak kalah bagusnya. Khusus Kalsel, ia berharap pengurus KPPI mampu meningkatkan keterwakilan perempuan karena tingkatnya dinilai masih rendah yakni baru tembus angka rata-rata 20 koma tiga persen.

Usai dilantik, Ketua DPD KPPI Kalsel, Dewi Damayanti Said berjanji langsung bergerak cepat melakukan upaya penguatan posisi dan kapasitas politisi perempuan mengisi 30 persen jatah parlemen menghadapi Pileg 2024.

“Dalam waktu segera, kami akan melebarkan jaringan dengan pembentukan kepengurusan di Kabupaten/Kota,” katanya.

Sementara itu, Gubernur Kalsel Sahbirin Noor memberikan dukungan terhadap pembentukan DPD KPPI Kalsel. Ia menyatakan kaum perempuan memiliki peran besar di berbagai aspek kehidupan dan perjuangan bangsa Indonesia sejak dahulu hingga saat ini. Dalam politik dan pemerintahan, Paman Birin (sapaan akrabnya) juga menilai secara umum perempuan lebih teliti, jujur dan takut melakukan korupsi yang menjadi naluri kaum perempuan.

“Kalau hari ini di DPR RI masih 20 persen, Ibu Ketua (KPPI) berharap 30 persen, kalau Paman Birin kalau bisa 32 (persen). Kenapa tidak,” kata Paman Birin.

Untuk diketahui, KPPI hadir mengemban misi untuk berkontribusi terhadap pemenuhan kemajuan dan perlindungan hak-hak politik perempuan. Organisasi ini hadir kembali di Banua setelah sempat mati suri selama 15 tahun. Kalsel menjadi Provinsi ke 32 sebagai kebangkitan tonggak kebangkitan politisi perempuan secara nasional melalui pelantikan kepengurusan yang baru periode 2020-2024. (NRH/RDM/MTB)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

yd Project. | Newsphere by AF themes.
×

Powered by WhatsApp Chat

× How can I help you?