20 Oktober 2021

DPRD Kalsel Ajukan Tiga Raperda

2 min read

Ketua Komisi III DPRD Kalsel menjelaskan Raperda Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau dalam Rapur Dewan, Kamis (13/2).

BANJARMASIN – DPRD Provinsi Kalimantan Selatan mengajukan tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dalam Rapat Paripurna Dewan, Kamis (13/2). Tiga Raperda tersebut yaitu Raperda Tentang Peternakan Berkelanjutan usulan Komisi II, Raperda Tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau inisiatif Komisi III dan Raperda Tentang Perlindungan Budaya Dan Tanah Adat usulan Komisi IV.

Dalam penjelasan Komisi II yang dibacakan oleh Aris Gunawan, disampaikan bahwa raperda tentang Peternakan Berkelanjutan yang diusulkan ini merupakan hasil pemikiran rekan-rekan dari Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan yang tentunya selain akan menjadi payung hukum dalam penyelenggaraan peternakan di daerah ini, juga dapat menjamin ketahanan pangan agar masyarakat Kalimantan Selatan sejahtera.

“Dalam raperda ini berisi upaya penegakan dan pemberian kepastian hukum berupa pemberian sanksi, baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana terhadap perbuatan yang menimbulkan kerugian kepada daerah maupun masyarakat yang sering kali terjadi di sektor peternakan,” jelasnya.

Sementara itu, Komisi III melalui Sahrujani mengatakan, raperda tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai Dan Danau yang diusulkan, selain untuk memenuhi kebutuhan regulasi terhadap aktivitas di kawasan sungai dan danau, juga sebagai upaya atau langkah strategis untuk meningkatkan transportasi banua bagi kemaslahatan dan masa depan masyarakat dan daerah.

“Angkutan sungai dan danau sebagai salah satu moda transportasi harus di tata dalam satu kesatuan sistem transportasi yang terpadu. Serta mampu mewujudkan penyediaan jasa transportasi yang seimbang sesuai dengan tingkat kebutuhan. Disamping tersedianya pelayanan angkutan yang selamat, aksesbilitas tinggi, terpadu, kapasitas mencukupi, teratur, lancar dan cepat, mudah dicapai, tepat waktu, nyaman, tarif terjangkau, tertib, aman, polusi rendah, dan efisien,” ujarnya.

Sedangkan Komisi IV yang mengusulkan raperda tentang Perlindungan Budaya dan Tanah Adat disampaikan langsung oleh Ketuanya M. Lutfi Syaifudin menjelaskan, bahwa raperda inisiatif ini dilatarbelakangi bahwa budaya dan tanah adat merupakan hak masyarakat adat sebagai sebuah entitas bangsa yang tidak terpisahkan dan telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia berdiri.

Menurut Lutfi, penting bagi Provinsi Kalimantan Selatan untuk membuat regulasi yang secara khusus mengatur tentang perlindungan budaya dan tanah adat. Karenanya diharapkan dengan raperda ini selain dapat memberikan kepastian hukum terhadap kedudukan dan keberadaan masyarakat adat dalam hal pemenuhan hak atas budaya dan tanah adat. Serta memberikan jaminan melaksanakan haknya sesuai tradisi, budaya dan adat istiadatnya.

“Kita berharap raperda ini mampu mendukung upaya pelestarian tradisi budaya dan adat istiadat sebagai kearifan lokal sebagai bagian dari kebudayaan Nasional. Sekaligus sebagai perlindungan hak atas budaya dan tanah adat masyarakat adat sebagai dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengembangan program pembangunan daerah,” tandasnya.

Di akhir rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Kalsel, Supian HK juga dilakukan penyerahan Buku Karya Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, untuk menambah referensi dan khazanah bagi kemajuan lembaga DPRD khsusunya dan Kalimantan Selatan umumnya. Buku pertama berjudul “Legal Drafting Pembentukan Peraturan Daerah” karya Dr. H. Karlie Hanafi Kalianda, SH, MH. Dan kedua, buku berjudul “Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Maysrakat Miskin Di Kalimantan Selatan” karya Zulfa Asma Vikra SH, MH, dan Tim, yang berhasil mendapatkan Anugerah Nawacita Terbaik III Tingkat Nasional Tahun 2016 dari Presiden RI. (NRH/RDM/RHD)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

yd Project. | Newsphere by AF themes.
×

Powered by WhatsApp Chat

× How can I help you?