6 Desember 2021

Pemerintah Pusat Wacanakan Hapus Tenaga Honorer, Ini Tanggapan Dewan Kalsel

1 min read

Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, M Lutfi Saifuddin

BANJARMASIN – Rencana Pemerintah Pusat menghapuskan tenaga honorer di seluruh instansi dan SKPD Pemerintahan termasuk di daerah dan digantikan dengan program PPPK mendapat sorotan Wakil Rakyat Provinsi Kalsel. Mengingat kebijakan ini juga akan mempengaruhi guru-guru honorer, dimana di Kalsel ada 6.000 lebih guru honorer SMA/SMK yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Provinsi Kalsel. Jika berstatus PPPK, guru-guru tersebut nantinya akan bisa menerima hak keuangan termasuk gaji yang setara dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) kecuali hak dana pensiun. Artinya jika lulus seleksi sebagai PPPK maka guru-guru tersebut berpeluang menerima gaji lebih besar dibanding gaji sebagai guru honor yang diterima selama ini.

Menanggapi hal ini, Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kalsel, Muhammad Luthfi Saifuddin menegaskan jika kebijakan tersebut diterapkan maka menurutnya kewajiban untuk membayar gaji guru PPPK berada di tangan Pemerintah Pusat.

“Pasalnya, jika beban gaji guru PPPK dibebankan kepada Pemprov, anggaran pendidikan di APBD Provinsi Kalsel tak akan mampu menanggungnya,” jelasnya.

Luthfi mengungkapkan saat ini saja Provinsi Kalsel harus menggelontorkan dana kurang lebih Rp90 miliar setiap tahun untuk membayar gaji guru honorer tingkat SMA/SMK se-Kalsel. Jika dipaksakan membayar guru PPPK sebanyak lebih dari 6.000 orang, menurutnya akan menghabiskan anggaran pendidikan yang dialokasikan di APBD Provinsi Kalsel. (NRH/RDM/RHD)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

yd Project. | Newsphere by AF themes.
×

Powered by WhatsApp Chat

× How can I help you?