24 Oktober 2021

Pemko Banjarmasin Tunggu Keputusan Pemprov Kalsel Terkait Status Hukum PDAM Bandarmasih

1 min read

Walikota Banjarmasin Ibnu Sina.

BANJARMASIN – Untuk menentukan Badan Hukum Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Bandarmasih, Pemerintah Kota Banjarmasin masih menunggu keputusan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Hal ini disampaikan Walikota Banjarmasin Ibnu Sina, kepada sejumlah wartawan.

Ibnu menyampaikan, sampai saat ini Pemerintah Kota Banjarmasin masih mengkaji lebih lanjut, terhadap badan hukum PDAM Bandarmasih.

Sesuai amanat Undang Undang No 54, apakah badan hukum tersebut berbentuk Perumda ataukan Peseroda, terkait rencana kerja kedepannya,” ucap Ibnu.

Menurut Ibnu, bagi Pemerintah Kota tidak menjadi persoalan apakah menjadi Perumda atau Peseroda. Yang penting, status hukum dari PDAM Bandarmasih menjadi jelas.

“Sehingga perencanaan perbaikan, bisnis plan PDAM Bandarmasin kedepannya menjadi jelas,” ujar Ibnu.

Saat ini, lanjut Ibnu, Pemerintah Kota Banjarmasin tinggal menunggu kejelasan dari saham milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Misalnya, yang dipilih badan hukum perumda, maka hanya ada satu kepemilikan, karena itu saham milik Pemerintah Provinsi Kalsel dimintakan kejelasannya, apakah diserahkan, dihibahkan, atau dibayarkan.

Sedangkan, tambah Ibnu, apabila menjadi Peseroda maka semua saham akan diakomodir semua. Tinggal membicarakan modal awalnya, untuk disepakati bersama sama.

“Saat ini modal dari Pemerintah Kota Banjarmasin sebesar 416 miliar atau 85, 4 persen kepemilikan saham, Pemerintah Provinsi Kalsel sebesar 65 miliar atau 13,5 persen, sedangkan Pemerintah Pusat hanya 1 persen,” ucap Ibnu.

Nantinya, lanjut Ibnu, misalkan disepakati modal awalnya 1 triliun, maka dipersilakan mereka untuk menambah sahamnya masing masing. (SRI/ RDM/MTB)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

yd Project. | Newsphere by AF themes.
×

Powered by WhatsApp Chat

× How can I help you?