16 Oktober 2021

Soal Kasus Pelecehan Ketua KPU Banjarmasin, Ini Rekomendasi KPU Kalsel

2 min read

Ketua KPU Kalsel (tengah, baju putih) didampingi Komisioner dan Sekretaris KPU Kalsel saya memberikan keterangan kepada wartawan pada Senin sore (27/01)

BANJARMASIN – Beberapa waktu terakhir ini, Kalimantan Selatan dihebohkan dengan pemberitaan yang menyebutkan bahwa seorang tokoh masyarakat di Banjarmasin, telah melakukan pelecehan seksual terhadap seorang siswa yang tengah magang disalah satu hotel berbintang di Banjarbaru. Tak lama kemudian terkuak, bahwa tuduhan pelecehan ini dilayangkan kepada Ketua KPU Kota Banjarmasin non aktif Gusti Makmur. Bahkan satreskrim Polresta Banjarbaru sudah menetapkan tersangka kepada yang bersangkutan. Saat berita ini ditulis, Gusti Makmur pun sudah menyatakan mundur dari jabatannya, dan posisinya digantikan oleh Komisioner lainnya.

Terkait kasus ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalimantan Selatan pun perlu untuk menindaklanjuti persoalan ini. Dan pada Senin (27/1) mereka pun menggelar rapat pleno, yang hasilnya langsung disampaikan kepada wartawan pada sore harinya.

“Kita prihatin dengan kasus yang menimpa Ketua KPU Kota Banjarmasin ini. Namun setelah dilakukan klarifikasi, verifikasi, penelusuran dan pengumpulan data, serta konfirmasi kepada pihak-pihak terkait, hari ini 27 Januari 2020 kurang lebih pukul 15.00 WITA, KPU Provinsi Kalimantan Selatan telah menyimpulkan dan memutuskan dalam rapat pleno bahwa, terdapat dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku penyelenggara Pemilu, sehingga kami mengusulkan pemberhentian sementara saudara GM sebagai anggota KPU Kota Banjarmasin kepada KPU RI”, ujar Ketua KPU Kalsel Sarmuji, yang saat memberikan keterangan kepada wartawan didampingi sejumlah Komisioner KPU Kalsel, Senin (27/1) kemarin.

Sementara itu, Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Partisipasi Masyarakat KPU Provinsi Kalsel Edy Ariansyah menambahkan, pihaknya akan mengajukan sidang etik untuk dugaan perkara pelanggaran kode etik yang dilakukan GM, kepada DKPP di Jakarta.

“Ini sesuai ketentuan Pasal 15 huruf a, karena yang bersangkutan diduga tidak menjaga kehormatan lembaga penyelanggara pemilu, yakni dengan melakukan tindakan asusila. Kami juga siap melakukan monitor terhadap kinerja dalam pelaksanaan tahapan-tahapan pemilu yang tengah dijalankan KPU Banjarmasin, sampai ada putusan tetap terhadap bersangkutan,” tutupnya. (RIW/RDM/RHD)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

yd Project. | Newsphere by AF themes.
×

Powered by WhatsApp Chat

× How can I help you?