16 Oktober 2021

Bakeuda Kalsel Siap Kejar Target PAD 3,113 T

2 min read

Kabid Pendapatan Pajak Bakeuda Kalsel, Rustamaji

BANJARMASIN – Dalam rangka menunjang dan merealisasikan pembangunan Banua, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan membutuhkan anggaran yang cukup besar. Untuk mewujudkannya, aparatur pemerintahan bekerja keras mencari beragam sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) baik dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), pajak rokok, pajak air permukaan dan pemasukan lainnya.

Tahun 2019 lalu misalnya, Pemprov melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) mampu menerima PAD hingga Rp3,3 triliun.

Tetapi mengingat kebutuhan anggaran pembangunan dan belanja daerah setiap tahun mengalami peningkatan, menuntut Pemprov juga harus bekerja keras menambah pemasukan, diantaranya dengan beragam inovasi dan kreatifitas agar mampu merealisasikan target 2020 yang mencapai Rp3,113 triliun.

“Target tahun ini mengalami kenaikan sebesar 5,06 persen dibanding tahun sebelumnya. Tahun 2019 target sebesar 2,963 triliun rupiah. Tapi realisasinya menggembirakan yakni sekitar 3,3 triliun rupiah,” kata Kepala Bidang (Kabid) Pendapatan Pajak Bakeuda Kalsel, Rustamaji kepada wartawan.

Rustamaji mengatakan pihaknya berkomitmen merealisasikan target tersebut dengan bekerja secara maksimal, diantaranya menciptakan inovasi untuk menarik minat wajib pajak membayarkan kewajibannya demi mendongkrak PAD.

“Layanan yang mereka lakukan, baik konvensional maupun digital untuk memudahkan masyarakat membayar pajak, ” jelasnya.

Terobosan lain yang akan dilakukan, lanjut Rustamaji, seluruh Kantor Samsat di setiap daerah agar mendata para penunggak pajak. Bukan hanya mendata saja tapi juga melakukan penagihan. Sebab tunggakan pada sektor PKB masih cukup tinggi. Ini menjadi peluang untuk meningkatkan serapan di sektor pajak kendaraan.

Menurutnya banyak faktor penyebab adanya tunggakan di sektor pajak, diantaranya data yang dimiliki kurang valid, data ganda, atau pindah tangan tanpa pelaporan. Bisa pula berupa barang sitaan yang rusak tapi tidak dilaporkan. Contoh, kendaraan yang disita oleh pembiayaan atau kepolisian maupun kejaksaan. Harusnya dilaporkan secara resmi, baik dari pemilik maupun dari lembaga bersangkutan.

“Supaya ada komitmen, kami buatkan SK kepala badan, di masing-masing wilayah kerja harus punya capaian sebsar tujuh persen dari nilai tunggakan,” pungkasnya. (NRH/RDM/RHD)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

yd Project. | Newsphere by AF themes.
×

Powered by WhatsApp Chat

× How can I help you?