16 Oktober 2021

Datangi DPRD Kalsel, Serikat Pekerja/Buruh Sampaikan Ini

2 min read

Suasana Audiensi Serikat Buruh di DPRD Kalsel

BANJARMASIN – Puluhan buruh dari berbagai Serikat di Kalsel datangi gedung DPRD Provinsi Kalsel, Senin (20/1). Tujuan kedatangan mereka untuk menyampaikan aspirasi penolakan terhadap Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja.

Usai audiensi, perwakilan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Kalsel, Sumarlan menyampaikan alasan mereka menolak RUU Omnibus, antara lain RUU Omnibus Law dikuatirkan akan menghilangkan upah minimum yang selama ini ada, khususnya bagi pekerja atau buruh yang bekerja dibawah 40 jam seminggu.

“Padahal upah minimum berlaku bagi semua warga negara yang bekerja sebagai jaring pengaman. Pengaturan upah minimum per jam dikuatirkan akan mereduksi keberadaan upah minimum provinsi,” katanya.

Selain itu, lanjut Sumarlan, pesangon yang sudah diatur dengan baik didalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 justru akan dihilangkan dan digantikan dengan istilah baru yaitu Tunjangan PHK yang hanya enam bulan upah.

“Padahal berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, pekerja atau Buruh berhak mendapatkan pesangon hingga 36 bulan upah,” jelasnya.

Serikat Buruh juga menilai RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja sarat dengan kepentingan pengusaha dan berorientasi kapitalistik. Menurutnya hal ini terlihat dari ketiadaan wakil pekerja buruh dalam Tim Satgas Omnibus Law dan hanya melibatkan pengusaha serta tidak ada transparansi dalam pembahasan RUU Omnibus Law.

Sementara itu, Wakil Rakyat Provinsi Kalsel mendukung aksi penolakan serikat buruh di Banua terkait wacana RUU Omnibus Law. Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, M. Lutfi Saifuddin menyatakan pihaknya berjanji akan mendampingi para pekerja Kalsel untuk menyampaikan aspirasinya ke Komisi IX DPR RI di Senayan.

“Kami akan mengatur jadwal di Badan Musyawarah. Semoga bulan depan bisa bersama-sama buruh ke Jakarta,” katanya.

Menyikapi aspirasi ini, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kalsel, Siswansyah mendukung perjuangan buruh. Namun ia menyatakan belum bisa mengambil sikap karena masih baru menjabat sebagai Kepala Disnakertrans dan takut salah mengambil langkah.

“Tapi secara umum Pemprov menilai positif kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah Pusat. Kami menunggu penyederhanaan Omnibus Law ini karena sifatnya masih wacana,” jelasnya. (NRH/RDM/RHD)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

yd Project. | Newsphere by AF themes.
×

Powered by WhatsApp Chat

× How can I help you?