16 Oktober 2021

Aset Pelabuhan Perikanan Belum Rampung, Muhammad Yani Helmi : Penyerahan Ke Pemprov Tak Ada Yang Perlu Dikhawatirkan

2 min read

Dialog Persada dengan tema Status Aset, Kamis (16/1).

BANJARBARU – Masih belum selesainya penyerahan aset beberapa pelabuhan perikanan di Kabupaten Kota, membuat Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tidak dapat berbuat banyak.

Hal inilah yang disampaikan oleh Plt. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan Muhammad Fadhli, saat menjadi narasumber dalam Dialog Persada di Radio Abdi Persada FM edisi Kamis 16 Januari 2020.

Dalam dialog yang berdurasi selama 1 jam ini membahas mengenai perubahan kewenangan pelabuhan perikanan yang dulunya dikelola oleh Kabupaten Kota, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengamanatkan, perubahan kewenangan berpindah kepada Pemerintah Provinsi.

“Jika kewenangan nya berubah maka secara otomatis asetnya pun juga merubah. Nah ini yang belum terselesaikan hingga saat ini,” ujarnya.

“Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi tidak bisa berbuat banyak apabila penyerahan aset belum selesai,” tambahnya.

Dijelaskan Fadhli, yang dimaksudkan tidak bisa berbuat banyak adalah dalam hal pengembangan, karena Kementerian Kelautan dan Perikanan mengharuskan adanya master plan dan Wilayah Kerja Operasional Pelabuhan Perikanan (WKOPP), untuk bisa melakukan pengembangan.

“Tentu tidak bisa disusun master plan maupun WKOPP nya apabila belum ada penyerahan aset,” pungkasnya.

Dari empat pelabuhan perikanan di Kalimantan Selatan, yakni pelabuhan perikanan Banjarmasin, pelabuhan perikanan Muara Kintap, pelabuhan perikanan Kotabaru dan pelabuhan perikanan Tanah Bumbu, dijelaskan Fadhli, hanya pelabuhan perikanan di Tanah Bumbu yang sudah hampir 100 persen untuk penyerahan aset. Itupun dari hasil identifikasi tim masih ada beberapa item yang tercecer.

“Yang lebih memprihatinkan adalah pelabuhan perikanan di Kabupaten Kotabaru, dari 57 aset baru empat yang diserahkan, sisanya masih proses,” ujarnya.

Sementara itu di program yang sama, anggota Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Yani Helmi, saat dihubungi melalui sambungan telepon. Menyampaikan, sudah sewajarnya aset pelabuhan perikanan di Kabupaten Kota segera diserahkan ke Pemerintah Provinsi karena hal ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

“Wajar saja, inikan amanat Undang-Undang, semua harus patuh terhadap Undang-Undang,” ucapnya.

Dijelaskan anggota DPRD Dapil Kabupaten Kotabaru dan Tanah Bumbu ini, sebelumnya komisi II DPRD Kalimantan Selatan, sudah menginisiasi pertemuan antara Dinas Kelautan dan Perikanan Kalimantan Selatan, bersama Dinas Perikanan Se – Kalimantan Selatan dan pihak terkait untuk mendiskusikan permasalahan ini, namun Muhammad Yani Helmi berujar hasilnya masih belum memuaskan. Karena DPRD menginginkan proses penyerahan aset ini berjalan, namun nyatanya nya, sudah 6 Tahun Undang-Undang tersebut diberlakukan, hingga saat ini masih belum terselesaikan.

“Terlebih di Kabupaten Kotabaru dari 57 aset baru 4 yang diserahkan, ini kan kenapa?,” tanyanya.

Dikatakan Muhammad Yani Helmi, penyerahan aset di pelabuhan perikanan Kabupaten Kota ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan ini, tidak ada yang perlu dikhawatirkan karena ini demi membangun Banua.

“Inikan semangat membangun Banua, semua bekerjasama, untuk masyarakat sejahtera,” ujarnya.

Muhammad Yani Helmi juga memastikan, dengan berpindahnya wewenang dari Pemerintah Kabupaten Kota ke Pemerintah Provinsi, maka seluruh beban dari setiap pembangunan, akan menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi. Selain itu, pembangunan dari pelabuhan-pelabuhan perikanan ini akan lebih baik, apabila kewenangan ada di tangan Pemerintah Provinsi karena akan lebih mudah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat. (ASC/RDM/RHD)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

yd Project. | Newsphere by AF themes.
×

Powered by WhatsApp Chat

× How can I help you?