13 April 2021

Bawaslu Batola Persiapkan Pengawasan Jelang Pilgub Kalsel

2 min read

Ketua Bawaslu Batola Rahmatullah Amin.

BARITO KUALA – Pentingnya akan persiapan dalam pengawasan Daftar Pemilih jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 di Provinsi Kalimantan Selatan, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Barito Kuala terus berupaya melakukan koordinasi dengan berbagai pihak guna memastikan data berkelanjutan.

Kepada Abdi Persada FM Ketua Bawaslu Kabupaten Barito Kuala Rahmatullah Amin mengatakan, pihaknya melakukan pendataan kependudukan di Batola.

“Data berkelanjutan ini seputar informasi data kependudukan yang ada di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil,” jelas Amin.

Lebih lanjut Amin menjelaskan, mendapatkan informasi data kependudukan merupakan instruksi dari Bawaslu RI guna melakukan pengawasan.

“Hal ini berdasarkan Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 1250/K.BAWASLU/PM.00.007/2019 tertanggal  15 Juli 2019 seluruh Bawaslu di tingkat Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan berbagai Stakeholder guna melakukan Pengawasan Pemuktahiran Daftar Pemilih Secara Berkelanjutan,” tambahnya.

Amin juga mengatakan, untuk memastikan hal tersebut Bawaslu Kabupaten Barito Kuala juga memastikan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Barito Kuala menggunakan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) Pemilu Tahun 2019 sebagai bahan dasar dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan.

Untuk diketahui Bawaslu Kabupaten Barito Kuala belum lama ini telah berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) di daerah untuk mendapatkan informasi data penduduk yang telah melakukan perekaman KTP Elektronik per 1 Januari 2019. Data tersebut berupa data penduduk yang telah meninggal dunia, beralih status kewarganegaraan dari WNI menjadi WNA, penduduk yang belum genap berusia 17 tahun namun sudah menikah, serta penduduk yang secara administrasi kependudukan telah melakukan perubahan nama atau alamat domisili.

Selain itu Bawaslu Barito Kuala juga telah melakukan Koordinasi dengan Kejaksaan Negeri dan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala guna memastikan kesiapan Pemilihan Kepala Daerah Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020. Bawaslu Barito Kuala juga memastikan hasil Putusan di Instansi Pengadilan Negeri (PN) apakah terdapat Putusan yang mencabut hak politik penduduk di Kabupaten Barito Kuala untuk memilih. (RAP/RDM/RRF)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

yd Project. | Newsphere by AF themes.