BanjarmasinNewsProvinsi Kalsel

Dua Bulan Jelang Akhir Tahun, Ada 3,25 T APBN Belum Terserap

BANJARMASIN – Akhir tahun anggaran 2019 tinggal dua bulan lagi.  Harusnya, seluruh pagu anggaran APBD maupun APBN yang dialokasikan untuk satuan kerja lingkup pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota di Kalimantan Selatan, sudah hampir habis terserap semua untuk program pembangunan. Namun ternyata, hingga triwulan III atau September 2019 ini, masih ada 3,25 triyun rupiah dana APBN, yang masih belum terserap di wilayah Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Banjarmasin. Tahun ini, pagu anggraan yang disediakan pemerintah pusat untuk 315 satuan kerja (satker) yang ada  di provinsi Kalsel adalah sebesar 8,6 trilyun rupiah. Terdiri atas belanja pegawai sebesar 2,7 trilyun, belanja barang 3,4 trilyun, belanja modal 1,8 trilyun, belanja bantuan sosial 13 miliar, dan tranfer ke daerah sebesar 962 miliar rupiah

“Sampai bulan September lalu, total pagu belanja baru terealisasi sebesar 5,35 trilyun rupiah, sehingga tersisa sebesar 3,25 trilyun rupiah belum terserap. Padahal tahun 2019 tersisa dua bulan lagi, dana dana yang belum terserap ini lumayan tinggi,” ujar Kepala KPPN Banjarmasin Saritano saat sosialisasi Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor: PER-13/PB/2019 di Banjarmasin, baru-baru tadi.

Karena alasan itulah menurut Saritono, sosialiasi tersebut melibatkan  melibatkan semua satker di bawah KPPN Banjarmasin, yakni sebanyak 315 satker. Meliputi pemerintah provinsi Kalsel, pemko Banjarmasin dan Banjarbaru, pemerintah kabupaten Banjar serta Barito Kuala.

“Sosialisasi dilaksanakan agar anggaran terserap cepat, sebelum tahun anggaran berakhir,” harapnya.

Dari sejumlah satker ini, Pengadilan Tinggi Banjarmasin menjadi yang paling tinggi serapan anggarannya.  Dari pagu yang disediakan sebesar 19,7 miliar rupiah, sudah terserap 96,57 persen atau sebesar 19 miliar rupiah lebih. Di urutan kedua Pengadilan Negeri Banjarmasin, dengan serapan 88,07 persen atau 10,9 miliar rupiah dari pagu 12,4 miliar rupiah.

Sebaliknya, dinas sosial Kalsel masih ada serapan yang lumayan rendah. Dengan kode Satker 159009, pagu anggaran yang disediakan sebesar 2,6 miliar rupiah, baru terserap 46,08 persen atau sebesar 1,2 miliar rupiah lebih. Begitu juga dinas pendidikan dan kebudayaan Kalsel, serapannya cukup rendah. Hingga triwulan III, satker ini baru menyerap 36 persen atau 352 miliar rupiah lebih dari pagu sebesar 964 miliar rupiah lebih. (RIW/RDM/RRF)

Artikel Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close
Close
WhatsApp chat