BanjarbaruNewsProvinsi Kalsel

Atasi Gejolak Harga Ayam, Pemprov Kalsel Gelar pertemuan

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, terus berupaya agar harga ayam broiler di tingkat peternak kembali normal.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah, dengan menggelar pertemuan supply-demand dan tata niaga ternak dan hasil peternakan di wilayah Kalimantan Selatan, bertempat di ruang rapat H Maksid Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Kamis (3/10).

Adapun tujuan digelarnya kegiatan ini menurut kepala dinas perkebunan dan peternakan Provinsi Kalimantan Selatan, Suparmi, sebagai upaya langkah mencari solusi, untuk percepatan peningkatan harga ayam broiler di tingkat peternak, selain itu juga adanya indikasi over supply.

“Hari ini khusus untuk menghitung berapa kebutuhan untuk DOC, maupun broiler di Provinsi Kalimantan Selatan, untuk harga sendiri bervariasi, ada yang Rp10.000, Rp13.000, Rp16.000, namun yang pasti itu masih di bawah harga pokok produksi (HPP), yaitu sekitar Rp19.000,” paparnya.

Dijelaskan Suparmi, pertemuan ini menghitung kebutuhan dan ketersediaan DOC dan broiler di Provinsi Kalimantan Selatan yang seharusnya, sehingga tahun-tahun berikutnya akan terjadi kestabilan harga dan berkesinambungan serta adanya industri yang berkelanjutan, dan tidak ada lagi over supply.

“Produksi saat ini sekitar 66 juta, sedangkan kebutuhan sekitar 54 juta, sisanya di distribusikan ke provinsi lain seperti Kalimantan timur dan tengah, dan berdasarkan perhitungan kami masih ada kelebihan sekitar kurang lebih Rp600.000,” ujarnya.

Diakui Suparmi, pihaknya sudah melakukan berbagai upaya, antara lain penundaan penetasan, afkir ayam usia 60 hari ke atas, namun masih ada kelebihan produksi, sehingga apabila ini tidak lakukan penghitungan secara tepat dan langkah yang tepat maka di bulan-bulan berikutnya akan kembali terjadi over supply.

Anjloknya harga ayam ras dianggap sangat merugikan para peternak, khususnya peternak mandiri. Sebab, peternak menanggung DOC dan pakan.

“Yang sangat merugi itu peternak mandiri. Ada sekitar 2 persen yang mandiri di Kalimantan Selatan,” ujarnya.

Untuk diketahui, peserta kegiatan ini berjumlah sebanyak 60 orang, yang terdiri dari tim pengawasan dan pengendalian peredaran DOC dan broiler, serta petugas dari dinas perkebunan dan peternakan Provinsi Kalimantan Selatan. (ASC/RDM/RRF)

Artikel Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close
Close
WhatsApp chat