13 April 2021

Ini Tuntutan Buruh Metal Dihadapan Wakil Rakyat Kalsel

2 min read

Sejumlah Anggota DPRD Kalsel menemui para buruh yang berdemo di depan kantor dewan.

BANJARMASIN – Gedung DPRD Kalsel kembali menjadi sasaran empuk elemen masyarakat Banua untuk menyampaikan aspirasi. Kali ini, puluhan buruh yang bekerja pada sejumlah perusahaan metal di Kalsel. Aksi unjuk rasa ini merupakan kali ketiga Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Kalsel dalam 3 bulan terakhir. Mereka memenuhi sekitar jalan Lambung Mangkurat Banjarmasin, Rabu (2/10). Massa membawa alat peraga untuk aksinya berupa atribut demonstrasi seperti bendera, spanduk berisi tuntutan, pengeras suara dan mobil pick up yang datang dari arah jalan Pangeran Samudera.

Unjuk rasa kali ini dijaga ketat aparat kepolisian untuk mengamankan area publik. Meski beraksi di depan gedung dewan, jalan Lambung Mangkurat tetap dibuka aksesnya. Tidak seperti demo-demo mahasiswa beberapa hari sebelumnya yang diblokade dan terjadi rekayasa lalu lintas.

Dalam unjuk rasa kali ini, buruh menyampaikan sejumlah tuntutan kepada wakil rakyat yakni menolak Revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, menolak usulan kenaikan iuran BPJS Kesehatan dan mendesak dicabut atau direvisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

Mereka juga menuntut agar pemerintah mencabut Kepmenaker Nomor 228 Tahun 2019 dimana jabatan tertentu yang dapat diduduki oleh Tenaga Kerja Asing (TKA) serta mendesak segera menyelesaikan kasus ketenagakerjaan di PT. Barito Murni Sakti Chemical di Kabupaten Barito Kuala dan PT. Kalimantan Agung di Kabupaten Tanah Laut serta verifikasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh Tingkat Provinsi Kalsel secepatnya agar putusan UMP 2020 tak cacat hukum.

Massa disambut perwakilan Anggota DPRD Kalsel seperti Fahrani dari Fraksi PDI Perjuangan, M. Lutfi Saifuddin dari Fraksi Partai Gerindra dan Suripno Sumas dari Fraksi PKB.

“Kami akan menyampaikan tuntutan buruh kepada DPR RI di Senayan dan Kementerian Tenaga Kerja di Jakarta dalam waktu segera,” janji Lutfi.

Sementara itu, Fahrani berharap ada dialog khusus antara para pekerja dengan pihak BPJS yang ada di Kalsel untuk menyikapi usulan kenaikan iuran BPJS yang dinilai menambah beban dan memberatkan masyarakat. (NRH/RDM/RRF)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

yd Project. | Newsphere by AF themes.