13 April 2021

Supian HK Antar Sendiri Surat Tuntutan Mahasiswa ke Kantor Presiden RI

2 min read

Ketua DPRD Kalsel, Supian HK, menunjukkan surat berisi tuntutan mahasiswa yang akan diantar ke Presiden dan DPR RI.

BANJARMASIN – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Supian HK akan menyampaikan surat tuntutan mahasiswa ke kantor Presiden RI. Hal itu disampaikannya kepada wartawan di ruang kerjanya di Banjarmasin, Selasa (1/10).

Politisi Partai Golkar ini mengatakan  keberangkatannya untuk menyampaikan surat berisi tuntutan mahasiswa tersebut dijadwalkan setelah diselenggarakannya Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kalsel pada Kamis 3 Oktober 2019.

“Saya akan membawa surat tersebut secara langsung ke Kantor Sekretaris Negara untuk Presiden. Sedangkan Wakil Ketua  DPRD Muhammad Syaripuddin akan menyampaikan ke Kantor Sekretaris DPR RI, ” jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Supian HK juga memberikan apresiasi terhadap aksi para mahasiswa yang berlangsung damai dan tidak anarkis.

Surat berkop resmi DPRD Provinsi Kalsel dan bertandatangan Ketua DPRD Provinsi Kalsel ini berisikan delapan poin tuntutan Aliansi Rakyat Kalsel dan lima poin tuntutan Aliansi Mahasiswa Kalsel. Poin-poin tersebut merupakan hasil penyerapan aspirasi Unsur Pimpinan dan Para Anggota Dewan Kalsel yang menemui langsung para mahasiswa pada aksi damai yang berlangsung Senin 30 September 2019. Beberapa poin tuntutan dalam surat tersebut yaitu menuntut pemerintah untuk segera menerbitkan Perpu KPK, menuntut pihak terkait untuk melakukan perombakan dan pengkajian ulang terhadap RUU KUHP yang dinilai bermasalah secara terukur serta didasarkan dengan aspirasi rakyat.

Massa juga menolak RUU Pertanahan dan mendesak pemerintah bersama DPR RI untuk melakukan pembahasan ulang dengan membawa aspirasi masyarakat kecil dan mendesak pemerintah untuk segera membentuk lembaga independen pelaksana reforma agraria nasional untuk penyelesaian konflik agraria yang terjadi. Selain itu, mereka juga menuntut pertanggungjawaban atas terluka dan gugurnya peserta aksi di beberapa titik daerah se-Nasional.

Mereka juga menginginkan dihentikannya kriminalisasi aktivis dari segala sektor dan menuntut pihak berwajib untuk menghukum dengan tegas para oknum yang tidak bertanggung jawab dan tak ada lagi kekerasan terhadap jurnalis dan kriminalisasi pers hingga pengusulan secara tuntas pelanggaran HAM, militerisme, diskriminasi dan tindakan represif terhadap saudara-saudara di Papua.

Pada surat tersebut juga dicantumkan keterangan tembusan surat yaitu kepada Mensesneg RI, Menkopolhukam RI, Menkumham RI, Gubernur Kalsel, Kapolda Kalsel serta Koordinator aksi unjuk rasa. (NRH/RDM/EYN)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

yd Project. | Newsphere by AF themes.