18 April 2021

Tolak Lima RUU, Puluhan Mahasiswa Datangi Dewan Kalsel

2 min read

Penyerahan pernyataan sikap bersama antara perwakilan mahasiswa dengan anggota DPRD Kalsel.

BANJARMASIN – Puluhan mahasiswa dari Universitas Lambung Mangkurat (ULM) yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Bersatu (AMB) mendatangi DPRD Kalsel di Banjarmasin, Selasa (24/9). Tujuan kedatangan mereka menyampaikan aspirasi terkait penolakan dan peninjauan kembali terhadap beberapa rancangan Undang-Undang yang sedang dibahas oleh DPR RI.

Salah satu perwakilan mahasiswa, Rafai mengatakan beberapa aturan yang ditolak diantaranya RUU KUHP, RUU Pertanahan, RUU KPK, RUU Minerba dan RUU Pemasyarakatan. Mahasiswa keberatan dengan beberapa Pasal dalam RUU tersebut yang dinilai tidak memihak dan justru berpotensi merugikan masyarakat. Apalagi menurutnya banyak pula pasal dalam RUU tersebut yang dinilai ambigu dan tidak memiliki indikator yang jelas.

“Kami dengan tegas menolak RUU dengan pasal-pasal karet dan tidak memihak Rakyat,” katanya.

Salah satunya, pasal yang membahas terkait larangan melakukan penghinaan kepada pemerintah yang dinilainya bisa menjadi pasal represif dan membungkam kebebasan berpendapat.

“Kami sebagai mahasiswa tentu banyak mengkritik pemerintah dan bentuk kritik kami tentu berbagai macam,” jelasnya.

Selain itu, mahasiswa juga menilai Undang-undang yang direvisi tersebut terlalu prematur untuk disahkan. Apalagi mengingat pembahasan di masa akhir jabatan anggota DPR RI yang tinggal beberapa hari lagi.

“Hal ini tentu menimbulkan spekulasi yang beragam dari berbagai masyarakat termasuk mahasiswa. Terlebih tidak ada keterbukaan dan transparansi terkait revisi Undang-Undang tersebut, ” katanya.

Oleh karena itu, mereka meminta kepada DPRD Kalsel untuk dapat menyampaikan aspirasi ini ke pemerintah pusat agar dapat dilakukan peninjauan kembali terhadap beberapa aturan tersebut.

Sementara itu, Anggota DPRD Kalsel, Suripno Sumas yang didampingi Syahdillah dan Hasib Salim, memberikan apresiasi positif terhadap aspirasi yang disampaikan oleh para mahasiswa tersebut.

Menurut Politisi PKB ini, pihaknya memahami dan mengaku ikut merasakan apa yang menjadi kekhawatiran para mahasiswa terkait RUU yang saat ini menjadi menu dalam Prolegnas DPR.

Pasal-Pasal dalam beberapa RUU yang menjadi dasar protes elemen masyarakat di banyak daerah di Indonesia ini, menurut Suripno, memang berpotensi merugikan sebagian kelompok masyarakat.

“Karena itu kami mendukung dan kami ingin masukan apa yang jadi masalah di setiap pasal, kita buat pernyataan sikap bersama ditandatangani para mahasiswa dan Anggota Dewan untuk disampaikan ke DPR RI,” katanya.

Namun hasil audiensi yang dilakukan puluhan mahasiswa ini hanya akan dikirimkan berupa dokumen ke Senayan. Pasalnya, Anggota Dewan Kalsel tidak memiliki anggaran dana untuk mengantarkan langsung surat pernyataan tersebut ke DPR RI. Mengingat anggota dewan belum memiliki hak menggunakan anggaran selama Ketua DPRD Definif belum ditetapkan dan Komisi-komisi DPRD Kalsel belum terbentuk. (NRH/RDM/EYN)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

yd Project. | Newsphere by AF themes.