13 April 2021

Aplikasi E-lapor Dekatkan Pemerintah Dengan Rakyatnya

2 min read

Menpan-RB Syafruddin (kiri), saat memberikan piagam kepada Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor (kanan).

BANJARBARU – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Syafruddin, mengapresiasi kegiatan “Goes To Campus” Launching mobile app lapor yang di gelar di provinsi Kalimantan Selatan, di auditorium¬† ULM Banjarmasin di Banjarbaru, Kamis (19/9).

Syafruddin mengatakan, Kalimantan Selatan merupakan satu diantara tiga provinsi di Indonesia yang mendapatkan kesempatan melaksanakan kegiatan ini.

“Hanya ada 3 Universitas di Inonesia yang kita pilih, yaitu Universitas Diponegoro, Universitas Lambung Mangkurat (ULM), dan Universitas Sriwijaya,” ujarnya.

Dijelaskan Syafruddin, program ini merupakan program khusus Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Kemenpan RB), yaitu memperkenalkan Aplikasi Lapor di kalangan pemuda atau yang sekarang dikenal dengan kaum Milenial. Dalam hal ini kaum milenial kita jadikan influencer.

“Kenapa kampus, karena mereka dapat menjadi influencer, bayangkan di ULM ini saja ada 30 ribu mahasiswa, menjadi influencer bagi sekitar 4 juta jiwa di Kalimantan Selatan kan sangat luar biasa,” paparnya.

Ditambahkan Syafruddin, program ini merupakan upaya pemerintah untuk membangun partisipasi publik, Sehingga antara pemerintah dan publik semakin dekat jaraknya.

Kalau jauh jaraknya, pemerintah akan sulit berhasil dalam mengatur tata kelola era pemerintahan ini.

Secara nasional, disepanjang tahun 2019 ini, sudah ada sekitar 100 ribu laporan yang masuk melalui aplikasi E-lapor ini, dan 50 persennya sudah ditindaklanjuti, sedangkan sisanya kebanyakan di luar konteks.

“Tidak melulu laporan, ada juga yang apresiasi, Pemerintahan sekarang ini kan tidak buruk-buruk banget, sekarang sudah baik,” tandasnya.

Sementara itu, Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor juga menginginkan, aplikasi E-lapor ini dapat mendekatkan antara pemerintah dengan masyarakat, sehingga partisipasi publik dapat meningkat dalam membantu percepatan pembangunan.

“Pemerintahan Provinsi, kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan ini harus terus bergerak dan berupaya dekat dengan masyarakat. Sebab, dengan begitu akan terjadi komunikasi dan segala sesuatu dapat dibicarakan, baik itu masukan, kritikan, tanggapan, dan apa saja,” jelasnya. (ASC/RDM/EYN)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

yd Project. | Newsphere by AF themes.